Untuk menarik investor, perusahaan swasta selalu menjadikan bunga obligasi negara sebagai acuan dalam menetapkan suku bunga obligasi yang akan diterbitkannya. Cnn
Penghapusan PPh Bunga Obligasi Negara Berimbas ke Swasta
Selasa, 17 Mei 2016|20:18:33 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara menilai rencana penurunan suku bunga obligasi negara melalui penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi tersebut, akan berimbas kepada imbal hasil obligasi yang diterbitkan swasta.
Suahasil mengatakan, perusahaan swasta selalu menjadikan bunga obligasi negara sebagai acuan dalam menetapkan suku bunga obligasi yang akan diterbitkannya.
“Kalau korporasi mau menjual obligasi, sebagian investor akan melihat lebih dulu bunga obligasi pemerintah dan meminta korporat juga memberi bunga yang sama. Kalau PPh kami hilangkan, semuanya turun yieldnya,” ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (17/5).
Menurut Suahasil, usulan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu untuk menghapus PPh atas bunga deposito bakal dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh tahun ini.
“Agendanya pembahasan UU PPh itu setelah menyelesaikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak, tetapi belum tahu kapan selesai dibahas karena pasti panjang meskipun kami masukkan tahun ini,” kata Suahasil.
Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan menjelaskan, pengenaan PPh pada bunga obligasi mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dari para investor dalam lelang.
Akibatnya, meskipun negara mendapatkan penerimaan pajak namun pemerintah harus membayar bunga yang lebih tinggi.
“Kalau tanpa withholding tax (PPh) mungkin investor minta yield 7 persen. Begitu ada withholding tax, investor minta 7,2 persen. Kalau investor minta 7,2 persen jadi terbentuk harga di market 7,2 persen,” ujar Robert.
Selain ingin mengurangi pembayaran bunga yang lebih tinggi, ia melihat kebijakan penghapusan PPh atas bunga obligasi telah banyak dilakukan pemerintah negara lain.
“Kami benchmark di banyak negara, ada negara yang meninjau bond (obligasi) itu tidak kena pajak. Obligasi itu kan untuk membantu pemerintah kok dipajakin lagi,” ujarnya.
Alex Harefa/Cnn/Radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
