Rencana penaikan dukungan calon independen di Pilkada masih menuai kontroversi, DPR sampai saat ini belum mengambil keputusan. cnn
Kenaikan Syarat Dukungan Independen Perbesar Politik Uang
Jumat, 15 April 2016|16:47:19 WIB
RADARRIAUNET.COM - Peningkatan syarat persentase terhadap calon independen dianggap memperbesar politik uang jelang pemilihan kepala daerah. Peneliti LIPI, Siti Zuhro alias Wiwik, berpendapat peningkatan tidak mengefektifkan pencalonan kepala daerah.
Menurutnya, dinaikkannya syarat dukungan calon perseorangan, akan membuat bakal calon menghalalkan segala cara demi memenuhi hal itu.
"Jangan diberatkan lagi. Nanti uang berbicara dan pemodal yang menang," kata Wiwi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/4).
Komisi II DPR RI sebelumnya mengusulkan kenaikan syarat dukungan calon perseorangan menjadi 10-15 persen daftar pemilih tetap (DPT). Syarat dukungan KTP bagi calon independen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi berjumlah 6,5-10 persen jumlah pemilih di Pemilu sebelumnya.
Menanggapi itu, Wiwi menuturkan, syarat dukungan saat ini sudah memberatkan bakal calon independen. Karenanya, dia meminta agar kenaikan syarat tidak diakomodir dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.
"Bukti itu berat apa? Di Jakarta cuma Pak Ahok yang menyatakan independen. Itu juga karena jejaring yang dimiliki," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap mengatakan, fraksinya tetap bakal mendukung kenaikan syarat dukungan independen.
Hal itu menyusul turut dinaikkannya syarat dukungan calon dari partai politik naik lima persen menjadi 20 persen dari jumlah suara. Karenanya, persentase dukungan calon perseorangan dinaikkan agar berimbang.
"Sehingga wajar syarat independen ditingkatkan, calon harus punya legitimasi moral untuk itu," kata Mulfachri.
pit/cnn/rrn
Berita Terkait
-
Empat WNA Uighur Masih Terdeteksi di Antara Teroris Poso
-
Jatanras Polda Riau Bekuk 4 Bandit Bersenpi Spesialis Truk, 1 Orang Diduga Anggota TNI
-
Apresiasi Langkah Mendikbud, Kampus Merdeka Kembangkan Skill Mahasiswa
-
Hujan Datang Banjir Mengintai
-
Eks Menlu AS Sebut 200 Senjata Nuklir Israel Diarahkan ke Wilayah Iran
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
