Ilustrasi tabungan perumahan rakyat yang disetorkan oleh pekerja dan pemberi kerja. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)
Kontroversi Tapera dan Program Sejuta Rumah
Ahad, 06 Maret 2016|22:24:54 WIB
Jakarta (RRN) - Pemerintahan Jokowi meluncurkan program satu juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sejak Mei 2015.
Siapa sangka rencana mulia mengurangi jumlah kekurangan tempat tinggal sekitar 13,5 juta rumah melalui program tersebut, justru menimbulkan polemik.
Terutama setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 23 Februari lalu.
Aturan baru itu mengharuskan pengusaha dan pekerja membayar iuran dengan persentase tertentu dari penghasilan yang diterimanya setiap bulan.
Bagi pengusaha kewajiban membayar iuran jelas menimbulkan beban tambahan bagi kas perusahaan. Pasalnya pengusaha telah diwajibkan membayar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran 10,24 – 11,74 persen dari penghasilan bulanan setiap karyawannya.
Sementara prinsip keadilan juga mengusik para pekerja yang menjadi peserta iuran Tapera. Sebab meskipun gaji bulanan mereka dipotong untuk membayar iuran wajib namun tidak semua pekerja berhak memanfaatkan uang yang akan dikumpulkan oleh Badan Pengelola Tapera. Pasalnya, pemerintah telah membatasi pemanfaatan dana tersebut, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Apa jawaban pemerintah atas keberatan pengusaha dan pekerja tersebut?
Bagaimana masyarakat dapat memeriksa akuntabilitas pengelolaan dana Tapera?
Lantas apakah tepat bagi pemerintah menerapkan Undang-Undang Tapera saat ekonomi sedang lesu?
Awak media akan membahas kontroversi Undang-Undang Tapera pada Selasa, 8 Maret 2016 pukul 13.00-14.00 WIB secara live streaming dengan menghadirkan pembicara:
Direktur Jenderal Pembiayaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus.
Ketua Bidang Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia Timoer Soetanto, dan Ketua Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia Eddy Hussy.
CNN/ RRN
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
