Kamis, 22 Oktober 2015|11:55:40 WIB
BANGKINANG (RRN) - Meski Pasar Inpres Bangkinang kini telah disulap menjadi Plaza Bangkinang, namun keberadaan pedagang mingguan dan pedagang kaki lima tampaknya harus mendapat perhatian. Asosiasi Pedagang Pasar Inpres (APPI) Bangkinang menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Kampar mencari solusi lokasi berdagang yang baru.
Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Inpres (APPI) Bangkinang Syukri Ali kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPRD Kampar, Senin (19/10/2015) yang juga dihadiri manajemen Plaza Bangkinang dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Kampar, pedagang mingguan yang dulunya berjualan di Pasar Inpres Bangkinang perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Kampar.
Ia mengatakan, sejak adanya bangunan Plaza Bangkinang ini, tidak semua pedagang mingguan termasuk pedagang kaki lima (PKL) tidak tertampung di Plaza Bangkinang.
Pria yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2009-2014 ini mengakui bahwa sebelumnya Pemkab Kampar telah mewacanakan akan mencari lokasi berdagang yang baru yaitu di Pasar Bawah Bangkinang dan Kampung Godang Kecamatan Bangkinang.
"Pedagang minta pemerintah daerah mencari solusi kelanjutannya bagaimana dimana lokasi untuk membuat pasar tradisional yang baru, namun sampai sekarang belum ada kejelasan," ucap Syukri yang mengaku pernah mengikuti rapat dengan Disperindagpas Kampar saat menjabat sebagai anggota DPRD Kampar beberapa waktu lalu yang membahas lokasi berdagang pedagang mingguan.
"Itu tergantung pemerintah, kita masih menunggu bagaimana solusinya. Pemerintah diharapkan mencari solusi," bebernya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kampar Syafi'I kepada wartawan menyampaikan, DPRD Kampar pasti akan menyikapi permintaan pedagang. Komisi IV akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bagaimana mencari solusi permasalahan yang dihadapi pedagang.
"Pengembangan Kota Bangkinang sudah ada master plannya. Kalau memang sudah ada rencana peruntukan untuk lokasi pasar kenapa tidak. Namun kita akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujar Syafi'i.
Syafi'I yang juga merupakan politisi Partai Golkar itu mengharapkan Dinas Perindagpas untuk pro aktif memberikan sumbang saran dan mewakili kepala daerah dan mencari solusi terhadap pedagang karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (pit/fn)