Ekonom Sebut Jokowi Punya Pengalaman, Prabowo Beri Alternatif

Jakarta: Para ekonom memaparkan kelebihan dan kekurangan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto terkait visi misi di bidang ekonomi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai kubu petahana diuntungkan karena sudah berpengalaman dalam mengelola pemerintahan selama 4 tahun.

"Jadi, kalau ingin memberikan contoh kepada masyarakat paling mudah. Walaupun ada yang belum berhasil tetapi kan ada yang berhasil," ujar Enny saat menghadiri diskusi 'Menuju Debat 2, Siapa Makin Kinclong' di Jakarta, seperti sitat CNN Indonesia, Kamis (14/2/2019).

Misalnya, lanjut dia, di bidang infrastruktur, Jokowi pernah menjanjikan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur atau tidak hanya Jawasentris.

Hal itu telah ditunjukkan dengan peningkatan rasio elektrifikasi yang meningkat.

Terkait bidang energi, Jokowi telah berhasil mengakuisisi Freeport. Selain itu, pemerintahan Jokowi sudah berhasil untuk menahan harga BBM dan listrik.
Namun, Jokowi masih punya pekerjaan rumah untuk meyakinkan pihak-pihak yang tidak merasakan dampak positif dari kebijakannya.

Misalnya, golongan masyarakat yang merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan dan golongan masyarakat rentan miskin.

Di bidang pangan, Jokowi juga memiliki kelemahan dari sisi gagal mewujudkan janji untuk tidak mengimpor. Selain itu, kinerja sektor pertanian juga makin memburuk.

"Bahkan, impornya semakin besar," ujarnya.

Sementara itu, kubu oposisi memiliki keleluasaan untuk mengkritik di mana sebagian masyarakat mungkin merasakan apa yang diungkapkan.

Namun, kubu oposisi memiliki tantangan untuk menyampaikan solusi yang konkret untuk menjawab permasalahan tersebut.

"Menurut saya, tugas mereka (kedua capres) meyakinkan swing voter yang 15 persen itu,"ujarnya.

Pengamat dan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai meski belum memaparkan konsep kebijakan ekonomi secara gamblang, Prabowo langsung menempatkan isu pangan, energi, dan sumber daya alam di depan.

Selain itu, Prabowo yang belum berpengalaman juga bisa menjadi harapan bagi pihak-pihak yang merasa kecewa dengan kinerja Jokowi.

"Bisa juga rakyat menyatakan 'kami sudah merasakan masalah' (saat dipimpin) Jokowi," ujarnya.

Senada dengan Enny, Jokowi diuntungkan karena telah berada di posisi pemerintah terlebih dahulu dan bisa menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan.

Namun, Prabowo memiliki ruang mengkritik yang lebar.

Peluang kritik lebih besar juga ada di sektor pangan. Salah satunya masalah impor pangan yang masih dilakukan.

Padahal, dalam kampanye, JOkowi berjanji untuk tidak mengimpor.

Di bidang energi, hal-hal yang akan diserang adalah minimnya kemajuan pengembangan Blok Masela dan pembangunan kilang.

Selain itu, di bidang infrastruktur, Said memperkirakan akan muncul pertanyaan terkait alasan infrastruktur komersial yang diutamakan.

"Faktanya banyak (proyek infrastruktur) yang kemungkinan calon mangkrak kayak LRT Palembang,LRT Jakarta, dan juga Bandara Kertajati," ujarnya.

Terkait dengan infrastruktur, Pendiri Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi seharusnya lebih memperhatikan kualitas.

Mengutip pernyataan Ekonom Faisal Basri, impor besi baja melesat karena industri dalam dalam negeri belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari pembangunan infrastruktur yang besar-besaran.

Tingginya impor diduga menjadi biang kerak dari melemahya kurs rupiah.

Kemudian, hal kedua yang penting dari pembangunan infrastruktur adalah melihat infrastruktur itu tidak berada di ruang kosong tetapi berada di ruang sosial. Infrastruktur tidak berdiri sendiri.

Misalnya, pembangunan jalan tol berimbas pada turunnya pedagang di jalur Pantai Utara (Pantura).

Hal ini, menurut Marco, semestinya telah diperkirakan sebelumnya.

"Sekarang, pendekatan yang mau ditekankan kalau bangun infrastruktur itu jangan lihat infrastruktur jalannya lurus tetapi lihat kiri kanannya juga.
Artinya, pembangunan infrastruktur seharusnya diintegrasikan dengan wilayah," ujarnya.

RRN/CNNI