Pemerintahan Jokowi Sukses Mengelola Utang Negara

Jakarta: Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyebut kritik terhadap utang negara pada pemerintahan Presiden Joko Widodo harus utuh dijelaskan. Pemerintahan Jokowi justru berhasil mengelola utang nasional.

Saat pertama kali menjabat, Jokowi mendapat warisan defisit anggaran keseimbangan primer pemerintah Rp93 triliun. Jokowi mencari siasat menutupi defisit agar kegiatan pembangunan tidak terhambat.

"Pemerintah sekarang terus memperbaiki kondisi anggaran agar kondisi fiskal lebih sehat. Kalau melihat perkembangannya kan pemerintah berhasil," tegas Arif di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Defisit keseimbangan primer selisih antara penerimaan dikurangi belanja negara tanpa memasukkan beban pembayaran bunga utang kini hanya tersisa Rp1,8 triliun. Rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,01 persen. Sedangkan pada 2014 rasionya masih 0,88 persen.

"Angka defisit ini merupakan yang terendah sejak 2012. Pencapaian harus diapresiasi, karena membuat fundamental APBN kita kuat," beber dia.

Fakta ini menjawab kritik pihak-pihak yang kerap menyudutkan pemerintah dengan kondisi utang negara yang terus membengkak. Menurut Arif, kritik tersebut tidak utuh sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah saat ini.  Jangan sampai masyarakat salah paham.

"Komentar sepenggal itu melihat utang hanya besarannya saja. Tapi pada saat bersamaan tidak melihat kondisi keuangan negara, apalagi mengukur keberhasilan dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut," jelas Arif.

Presiden Joko Widodo memasukkan utang pemerintah dalam pos pembiayaan untuk menutup defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang pemerintah sebenarnya merupakan konsensus nasional.

Jokowi berhasil menekan rasio utang tetap di bawah angka 30 persen. Angka ini jauh di batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 60 persen. di antara negara-negara tetangga, rasio utang Indonesia masih lebih baik. Seperti Filipina terhadap PDB mencapai 37,8 persen, Thailand 41,9 persen, Malaysia 543,2 persen, dan India 70,2 persen.

Presiden Jokowi pun mengoptimalkan pemanfaatan APBN untuk pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya pos anggaran belanja pendidikan terus mengalami kenaikan.

Angkanya mencapai Rp492,5 triliun di APBN 2019, naik 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah dana transfer ke daerah meningkat. Dari Rp623,1 triliun pada 2015 menjadi Rp826,8 triliun di APBN 2019 dengan dana desa Rp70 triliun.

"Begitu pun dengan belanja infrastruktur yang terus meningkat. Jadi yang harus dilihat pemanfaatannya," ungkap Arif.

Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2018 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan desa terus membaik. Pada 2014, jumlah desa tertinggal tercatat 19.750 desa atau 26,81 persen dari total desa.

Di era Presiden Jokowi, jumlah desa mandiri tahun 2018  meningkat dari 2.894 desa menjadi 5.559. Persentase penduduk miskin tersisa 9,66 persen, merupakan angka terendah sepanjang negeri ini merdeka.

"Jadi melihatnya jangan sepenggal-sepenggal, kecuali berniat cari sensasi. Bahas utang ya harus jernih," tegas Arif.

OJE/medcom.id