Hunian Dp Rp0 Bukan untuk Masyarakat Miskin

Jakarta: Hunian DP Rp0 dinilai bukan untuk masyarakat miskin. Hunian itu juga tidak cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo kepada awak media mengatakan program rumah susun sederhana milik (rusunami) terlalu terburu-buru karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah.

Menurut Rio cicilan sebesar Rp2,1 juta hingga Rp2,7 juta per bulan memberatkan MBR dengan rentang penghasilan Rp4 juta hingga Rp7 juta yang menjadi target program DP Rp0.

 
"Tentu ini di luar biaya listrik dan air bersih. Plus iuran pengelolaan lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Jadi, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampu ada di mana?," kata Rio dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pihaknya menganggap peluncuran program DP Rp0 yang di-rebranding menjadi Solusi Perumahan Warga (Samawa) seperti terburu-buru. Pemprov DKI, kata dia, belum membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) untuk program itu. Yang baru terbentuk hanya unit pengelola teknis (UPT) yang tidak boleh mengelola dana sendiri.

 
Selain program hunian DP Rp0, beberapa janji kampanye Anies yang baru direalisasikan adalah menutup Hotel dan Griya Pijat Alexis, mencabut izin reklamasi 13 pulau, KJP Plus, mengambil alih pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, meresmikan Taman Benyamin Sueb, dan cuti melahirkan untuk PNS yang istrinya melahirkan.

FZN/Mtvn