Pemda Masih Timbun Dana Rp206 T di Bank Hingga September 2016

RADARRIAUNET.COM - Kementerian Keuangan mencatat, total dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan hingga akhir September 2016 sebesar Rp206,75 triliun. Nominalnya mulai berkurang jika dibandingkan dengan posisi akhir Agustus yang sebesar Rp210,8 triliun.

Simpanan Pemda di perbankan tersebut juga lebih rendah Rp84,78 triliun dibandingkan dengan posisi akhir September tahun lalu yang mencapai Rp291,53 triliun.

Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan, berkurangnya dana Pemda yang mengendap di bank antara lain berkat kebijakan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku mulai September 2016.

"Ini juga merupakan dampak dari upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran belanja pada APBD melalui konversi penyaluran DAU dan atau DBH dalam bentuk nontunai (SBN) bagi daerah-daerah yang mempunyai saldo kas yang tidak wajar sebagaimana diatur dalam PMK No. 93/2016," ujarnya kepada awak media, Rabu (26/10).

Menurut Boediarso, mayoritas dana Pemda disimpan di bank dalam bentuk giro, dengan total nilai sebesar Rp127,32 trilliun atau 61,58 persen. Selebihnya dalam bentuk deposito sebesar Rp75,97 triliun (36,74 persen) dan tabungan Rp3,46 triliun (1,67 persen).

Dia menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemilik  simpanan terbesar di bank, dengan total mencapai Rp17,8 triliun. Sementara untuk level kabupaten, Bogor menjadi kabupaten dengan pemilik simpanan terbesar di bank, yakni Rp1,99 triliun.

Untuk tataran kota, Medan memiliki posisi saldo simpanan Pemda di perbankan terbesar dengan nominal Rp2,79 triliun.

Kendati dana simpanan Pemda mengalami penurunan, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) melihat likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih cukup baik. Sekretaris Jenderal Asbanda Edie Rizliyanto mengatakan perbankan daerah telah melakukan antisipasi atas rencana pemerintah pusat yang membekukan DAU dan DBH sejumlah daerah.

"Normalnya pada akhir tahun setiap BPD sudah mengantisipasi penurunan dana Pemda sesuai siklusnya," ujar Edie saat dihubungi.

Edi, yang juga merupakan Direktur Utama Bank Sumatera Utara itu mengatakan, manajemen perbankan telah mengantisipasi berkurangnya likuiditas sejak awal. Berbagai upaya untuk meningkatkan DPK pun ditempuh, salah satunya dengan mendongkrak lebih banyak dana murah (CASA) melalui produk tabungan dan giro.

Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah kedua setelah Jawa Timur, yang mengalami pembekuan DAU paling besar, yakni sebesar Rp290,4 miliar. Selama ini, dana milik pemerintah memegang porsi sebesar 35 persen dari total portfolio DPK Bank Sumut.


cnn/fn/radarriaunet.com