Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diminta untuk memperoleh keterangan Irman Gusman dahulu sebelum memecat Ketua DPD Irman Gusman. cnn
Dipecat, Pengacara Irman Gusman Pertanyakan Keputusan DPD
Rabu, 21 September 2016|13:36:34 WIB
RADARRIAUNET.COM - Pengacara Irman Gusman, Razman Arif Nasution menyatakan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu meminta keterangan secara langsung kepada kliennya sebelum mengeluarkan keputusan pemecatan ketua DPD.
Razman menuturkan BK DPD seharusnya melihat cara BK Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat memproses pemecatan Setya Novanto dari jabatan ketua DPR. Menurutnya, pemeriksaan Irman oleh BK DPD telah diatur dalam tata tertib.
Pada pekan lalu, Irman resmi menjadi tersangka kasus suap karena diduga mempengaruhi kuota impor gula di Provinsi Sumatera Barat bagi CV Semesta Berjaya. Dia menjadi tersangka dengan pemberi suap Xaveriandy dan istrinya Memi.
"Oknum atau orang yang menjadi objek yang dibahas, idealnya itu ditanya, diminta keterangannya. Dulu Pak Novanto diminta keterangan," ujar Razman di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/9).
Razman menuturkan BK DPD tidak bisa terlalu dini untuk mempercayai bukti KPK dalam proses pemecatan Irman. Dia menyarankan BK DPD juga memperhatikan aturan dalam Tata Tertib DPD Pasal 52 hingga Pasal 54 untuk mengeluarkan keputusan yang rinci dan komprehensif terhadap Irman.
"Tanpa meminta keterangan dari klien kami Pak Irman Gusman kemudian divonis dan diberhentikan, itu tidak boleh," ujarnya.
Penangguhan Penahanan
Lebih lanjut, Razman menyampaikan, pihaknya telah melayangkan permohonan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu diajukan karena dia yakin kliennya tak terbukti menerima suap Rp100 juta.
"Uang itu ditaruh oleh tersangka di meja. Pak Irman tidak tahu itu isinya uang. Kalau pun tahu pasti akan dianggap sebagai gratifikasi. Tak mungkin Pak Irman terima suap hanya Rp100 juta," ujar Razman.
BK DPD memutuskan mencopot Irman dari jabatannya sebagai ketua DPD RI. Tindakan Irman yang dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai pimpinan DPD menjadi alasan utama pemberhentian tersebut.
"Kami sudah lakukan dengar pendapat dengan ahli hukum maupun sekjen DPD dan memutuskan Irman Gusman diberhentikan," kata Ketua Badan Kehormatan DPD AM Fatwa, Senin malam (19/9).
Fatwa menjelaskan, pemberhentian Irman Gusman juga didasari oleh tata tertib 2016 DPD di Pasal 52 ayat 3. Dalam pasal tersebut dijelaskan, pimpinan DPD harus diberhentikan jika ditetapkan sebagai tersangka sebuah kasus.
Terkait dengan keanggotaan Irman sebagai anggota DPD, Fatwa mengungkapkan bahwa itu akan diputuskan sesuai dengan putusan pidana dari Irman Gusman.
Irman ditengarai memperjualbelikan pengaruhnya agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik agar memberi penambahan kuota impor gula oleh CV SB yang beroperasi di Sumatera Barat.
Atas perannya sebagai penerima suap, Irman disangka melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, Xaveriandy dan istrinya Memi selaku penyuap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
