Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead diusir petugas keamanan PT RAPP saat hendak sidak ke lahan perusahaan kertas itu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Senin (5/9). cnn
Usir Kepala BRG, Riau Andalan Pulp Disebut Langgar Hukum
Rabu, 07 September 2016|16:27:10 WIB
RADARRIAUNET.COM - Pengusiran terhadap Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead yang melakukan sidak ke lahan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan, sidak yang dilakukan Nazir merupakan operasi dadakan. Nazir datang ke lahan itu dalam kapasitas sebagai Kepala BRG, bukan sebagai pribadi.
"PT RAPP melakukan perbuatan melawan hukum. Beliau (Nazir Foead) melakukan sidak bukan atas nama pribadi, melainkan negara," ujar Viva, Rabu (7/9).
Viva berkata, PT RAPP seharusnya bersikap kooperatif dengan cara menyediakan semua data yang diminta Nazir. Viva heran, perusahaan kertas milik Soekanto Tanoto itu justru mengusir Nazir dengan alasan tidak mengantongi izin.
Komisi IV DPR , kata Viva, sebagai mitra BRG berencana memanggil dan meminta keterangan dari petinggi PT RAPP tekait pengusiran tersebut.
"Kami akan memanggil direksi untuk mengklarifikasi, apakah benar mereka telah melakukan perbuatan hukum dan mengusir Kepala BRG yang sedang bertugas," kata Viva.
Senin lalu, Nazir sidak ke lahan milik PT RAPP di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sidak itu didasarkan pada langkah PT RAPP membuka lahan gambut dengan cara membangun sejumlah kanal.
Nazir berkata, ia sudah melaporkan hasil sidak tersebut ke Presiden Joko Widodo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami juga akan memanggil pihak perusahaan pada akhir pekan ini," ujarnya melalui keterangan tertulis.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Pertemuan Partai Politik Dengan Menhan Prabowo Subianto, Bicarakan Ini
-
Komjen Budi Gunawan: Polri Harus Direvolusi
-
Mendagri Ungkap Daerah dengan Belanja Pegawai Tertinggi
-
Menko Polhukam Sebut Kunci Keberhasilan Indonesia Emas Adalah Rawat Persatuan dan Kemajemukan Bangsa
-
APBD Habis Buat Gaji PNS, Kemenkeu Siapkan Sanksi untuk Pemda
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
