Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, layanan publik yang buruk di instansinya menyebabkan kerugian besar bagi pelaku industri transportasi. cnn
Bentuk Satgas Antipungli, Kemhub Ingin Mudahkan Pelaku Usaha
Sabtu, 22 Oktober 2016|14:00:56 WIB
RADARRIAUNET.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merencanakan dialog dengan para pelaku industri transportasi. Usai operasi tangkap tangan di kantor pusat kementeriannya, Budi bertekad memberikan pelayanan maksimal yang bebas dari uang haram.
Budi menuturkan, pelaku industri transportasi selama ini kerap menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin dari Kemhub. Pelayanan yang buruk itu pun menyebabkan kerugian finansial.
"Kami ingin terbuka dengan para pihak agar kami tahu persis apa yang mereka butuhkan," ujarnya di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (21/10).
Budi berkata, operator transportasi adalah ujung tombak operasional konektivitas. Sementara Kemhub hanya berperan sebagai regulator.
Di luar kemudahan izin usaha, Budi menegaskan, pemerintah tetap akan menitikberatkan industri transportasi yang mengutamakan keamanan dan keselamatan.
Kemhub saat ini telah membentuk Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungli (Satgas OPP). Sekretaris Jenderal Kemhub Sugihardjo ditunjuk untuk mengepalai tim tersebut.
Sugihardjo mengatakan, ia akan memimpin pengawasan atas pelayanan publik yang dijalankan Kemhub. Lingkup kerja satgas itu meliputi layanan perizinan dan nonperizinan angkutan darat, laut, dan udara.
"Ini juga meliputi perketetaapian, selain itu ada juga pengawasan untuk penerimaan tenaga kerja di Kemenhub," kata Sugihardjo.
Nantinya, kata dia, hasil temuan satgas dapat menjadi dasar perubahan sistem layanan publik di Kemhub. "Satgas nantinya harus memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan," ucapnya.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
