Sebanyak 20 juta warga belum rekam data e-KTP. cnn
Kemdagri: 20 Juta Warga Belum Rekam Data e-KTP
Jumat, 02 September 2016|13:35:43 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kementerian Dalam Negeri mencatat masih ada 20 juta lebih warga yang belum merekam data e-KTP hingga akhir Agustus. Menurut data Kemdagri, warga yang telah melakukan perekaman berjumlah 162.047.403 jiwa.
Saat datang ke Kantor Ombudsman RI untuk membicarakan masalah perekaman data e-KTP hari ini (1/9), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata bahwa pemerintah tetap menargetkan perekaman data e-KTP hingga akhir bulan ini. Namun, ia tak menutup kemungkinan perekaman data e-KTP dilakukan setelah melewati tenggat yang diberikan.
Kemdagri menargetkan perekaman data e-KTP seluruh warga dapat rampung pertengahan tahun depan. Jika perekaman telah selesai, masalah data ganda kependudukan juga diyakini akan hilang.
"Target kami, pertengahan 2017 bisa selesai semua masalah data ganda penduduk. Sebenarnya, sesuai PP Nomor 112 Tahun 2013 pada Pasal 10 mengamanatkan bahwa 31 Desember 2014 merupakan batas akhir pemberlakukan KTP lama," ujar Tjahjo.
Sementara itu Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemdagri sebenarnya telah melahirkan regulasi yang mempermudah pembuatan e-KTP bagi warga. Regulasi-regulasi yang dibuat mengatur pembebasan biaya pembuatan e-KTP, mekanisme jemput bola Dinas Dukcapil, dan kemudahan perekaman data bagi warga di luar domisili.
Namun, kemudahan melalui regulasi Kemdagri itu tak mengatasi kesulitan pada tataran implementasi. Zudan mengakui, banyak masalah terkait sumber daya manusia yang ditemui berbagai daerah.
"Di tataran implementasi memang ada masalah SDM. Tapi saya sudah minta dan kumpulkan nomor kontak whatsapp 514 kepala dinas dukcapil kabupaten/kota, kalau ada kesulitan warga dapat melapor ke mereka," kata Zudan.
Walau masih ada kekurangan data bagi puluhan juta warga, Ombudsman menilai kinerja Kemdagri dalam layanan perekaman e-KTP patut dipuji. Menurut Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari, pengawalan program rekam data e-KTP justru harus dilakukan kepada dinas dukcapil di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
"Jadi di level regulasi dan operator pusat sudah menunjukkan proses yang governance, tetapi di tataran bawah yang butuh pengawalan," kata Lely.
Lely juga menilai positif langkah petugas Dinas Dukcapil yang mau menghampiri warga untuk merekam data. Ia berharap petugas Dinas Dukcapil di kota-kota besar mau menyambangi kantor swasta dan pemerintahan sebagai bentuk penjemputan bola dalam rekam data e-KTP.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
