Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha (kanan) meminta pemerintah menggelar patroli laut bersama dengan sejumlah negara di perairan Natuna dan perairan Filipina. cnn
WNI Disandera Lagi, Pemerintah Dituntut Beri Jaminan Keamanan
Sabtu, 25 Juni 2016|10:24:33 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurusi pertahanan, luar negeri, dan intelijen mendesak pemerintah bisa memberi jaminan keamanan bagi para awak kapal Indonesia menyusul terjadinya kembali penyanderaan warga Indonesia di perairan Filipina.
Anggota Komisi I Syaifullah Tamliha menyatakan jaminan keamanan harus bisa diwujudkan karena kalau tidak bakal memunculkan ketakutan dari para pelaku usaha yang melintasi perairan Filipina atau sekitarnya. "Jangan sampai terjadi lagi karena sepertinya bisa terulang lagi kejadian begini ke depannya,” ujar Syaifullah, Jumat (24/6).
Syaifullah menuturkan pemerintah melalui TNI atau Badan Keamanan Laut RI perlu memberi pengawalan pada kapal-kapal agar kasus-kasus serupa bisa dicegah. Bakamla juga bisa perlu memonitor setiap kapal yang melintas perairan negara tetangga.
"Bakamla punya itu alatnya, canggih, bisa memonitor sampai ke nomor lambung kapal dan posisi kapal meskipun berada di laut terluar atau terjauh,” kata dia.
Politisi PPP itu juga meminta pemerintah menggelar patroli laut bersama di perairan Natuna dan perairan Filipia, seperti di perairan dekat Nunukan, Kalimantan Utara.
“Bisa dilakukan dengan Filipina, Malaysia, dan Brunei, secara rutin mestinya. Selama ini belum ada patroli bersama itu,” tutur Syaifullah.
Adapun menyangkut permintaan tebusan dari penyandera, menurut dia tak perlu ditanggapi. “Kami juga berharap pemerintah mengubah konsitusinya agar aparat keamanan dari negara lain bisa masuk ke situ untuk kegiatan militer pembebasan sandera,” kata dia.
Penyanderaan masih akan terus menjadi ancaman, peran TNI harus ditingkatkan dalam memberi pengamanan, jangan hanya retorika saja,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Effendi mengatakan pemerintah juga mesti terus meningkatkan anggaran bagi anggota TNI, termsuk di dalamnya terkait soal kesejahteraan bagi para prajurit di lapisan bawah. “TNI sebagai penjaga keamanan juga perlu membenahi internalnya seperti efisiensi penggunaan anggaran,” tuturnya.
Effendi mengingatkan agar tak memenuhi ancaman dari pihak penyandera yang disebut-sebut meminta tebusan 20 juta ringgit. “Kami prihatin dan mengharapkan pemerintah benar-benar bisa mengambil langkah yang tepat dalam operasi intelijen TNI,” ucapnya.
Dia pun meminta pemerintah transparan dalam memberi keterangan kepada publik dan parlemen dalam upaya pembebasan sandera. “Jangan yang seperti lalu itu. Ada yang merasa sebagai pembebas sandera, apapun itu tak lepas dari operasi intelijen aparat keamanan kita,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan adanya kabar penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kebenaran informasi itu dia dapatkan dari berbagai pihak.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
