Senin, 22 Agustus 2016|10:08:25 WIB
RADARRIAUNET.COM - Presiden Joko Widodo ingin memastikan pembangunan bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, selesai pada tahun 2019. Hal itu diutarakan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.
Hasto berkata, ketika menghadiri penyerahan anugerah Bintang Jasa Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin pekan lalu, Jokowi menanyakan perkembangan proyek bandara itu kepadanya.
"Setelah mendapat penghargaan saya mundur ke belakang, tiba-tiba dipanggil, dan Pak Jokowi bertanya, bagaimana bandara Kulon Progo?," kata Hasto, Senin (22/8), seperti dilansir awak media.
Mengutip perkataan Jokowi, Hasto menuturkan, pembangunan bandara di Kulon Progo harus selesai tepat waktu. Jokowi pun menyampaikan keinginannya untuk menghadiri peletakan batu pertama proyek itu.
Bandara itu sebelah barat Yogyakarta tersebut diwacanakan menggantikan Bandara Adi Sucipto yang terletak di Kabupaten Sleman. Kelak bandara tersebut akan bernama Nyi Ageng Serang.
Mengutip situs Kementerian Perhubungan, proyek bandara di Kulon Progo diperkirakan menyedot dana sebesar Rp6 triliun. Bandara internasional itu akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi dan berkapasitas 10 juta penumpang dalam setahun.
Bandara tersebut juga direncanakan memiliki hanggar yang dapat menampung 28 pesawat. Direktorat Perhubungan Udara pada tahun 2013 telah menetapkan PT Angkasa Pura I sebagai calon pengelola bandara itu.
Mega proyek bandara tersebut mendapatkan penolakan dari sekelompok masyarakat lokal, seperti perkumpulan Wahana Tri Tunggal. Mereka mendesak pemerintah membatalkan proyek bandara di daerah mereka.
Terkait pembebasan lahan masyarakat, Hasto mengharapkan urun tangan pemerintah pusat. Alasannya, Pemkab Kulon Progo tidak memiliki cukup dana untuk menutup pengeluaran itu.
"Untuk melebarkan jalan negara, kalau ganti ruginya dibebankan pada daerah, kami tidak mampu. Kami minta uang dari APBN, karena empat tahun harus selesai sampai 2020," kata dia.
Hingga pekan lalu, proyek bandara Kulon Progo telah masuk ke proses validasi lahan. Badan Pertahanan Nasional akan memvalidasi lahan seluas 587 hektare.
cnn/radarriaunet.com