Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berkata, batas maksimal pembahasan PKPU untuk pilkada tahun 2017 akan jatuh pada 1 Oktober mendatang. cnn
KPU Targetkan PKPU Pilkada 2017 Rampung Sebelum Oktober
Sabtu, 20 Agustus 2016|09:46:07 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi Pemilihan Umum berharap pembahasan Peraturan KPU (PKPU) untuk pemilihan kepala daerah 2017 dapat diselesaikan sebelum 1 Oktober mendatang.
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pembahasan PKPU dan Komisi II DPR dapat segera selesai jika forum berfokus pada isu-isu tertentu.
Apabila pembahasan PKPU tak kunjung diselesaikan, maka peraturan yang digunakan untuk pilkada tahun depan adalah PKPU yang diterbitkan pada tahun 2015.
"Prinsipnya selama belum ada perubahan PKPU, maka yang tahun 2015 masih berlaku. Padahal kan ada hal baru. Kami berharap ini bisa segera tuntas," kata Hadar di Jakarta, Jumat (19/8).
Batas maksimal pembahasan PKPU, ujar Hadar, akan jatuh pada 1 Oktober mendatang. Hal tersebut diatur Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hadar optimis pembahasan draf PKPU akan selesai sebelum batas waktu itu.
"DPR ingin PKPU diselesaikan pertengahan September," ujarnya.
Rapat pembahasan draf PKPU tentang pencalonan, pemutakhiran data pemilih, dan pilkada di daerah khusus antara Komisi II dengan KPU akan kembali digelar Kamis pekan depan.
KPU telah menyerahkan sepuluh draf PKPU ke Komisi II sejak pekan lalu. Lima PKPU yang diajukan akhir pekan lalu adalah mengatur tentang kampanye, dana dampanye, rekapitulasi penetapan hasil, partisipasi masyarakat, serta pemungutan dan penghitungan suara.
Sementara draf PKPU yang sudah diajukan sebelumnya adalah PKPU yang mengatur tahapan, program dan jadwal Pilkada 2017; pencalonan; pilkada di daerah khusus; norma, standar, prosedur, kebutuhan pilkada 2017; dan PKPU tentang pemutakhiran data pemilih pilkada 2017.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
