Wapres Jusuf Kalla. MTVN/Dheri Agriesta
Kalla Yakin Pemerintah Bisa Ambil Keuntungan Pajak dari Panama Papers
Jumat, 13 Mei 2016|22:11:40 WIB
RADARRIAUNET.COM - Sekitar 700 nama dari 1.038 nama pengusaha Indonesia yang tercatat dalam Panama Papers diketahui tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Meski begitu, Wakil Presiden Jusuf Kalla percaya pemerintah masih dapat mengambil keuntungan dari pengusaha yang melakukan rekayasa pajak itu. Kalla percaya setiap pengusaha memiliki NPWP. Sebab, NPWP menjadi salah satu syarat wajib sebuah transaksi.
"Jadi saya tidak tahu apakah jumlahnya seperti itu, tapi kalau dia pengusaha pasti ada nomor wajib pajaknya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).
Kalla tak percaya pengusaha Indonesia tak memiliki NPWP. Apalagi, pengusaha itu membuka usahanya secara legal dan formal. Seandainya masih ada pengusaha yang tak memiliki NPWP, Kalla memintanya untuk segera mendaftar sebagai wajib pajak.
"Segeralah mendaftar, dan kalau ini UU Tax Amnesty (dikabulkan) pajak selesai segera ditabung, itu aja solusinya," kata Kalla.
Kalla menjelaskan, tak sulit untuk mendapatkan nomor wajib pajak. Masyarakat hanya perlu melaporkan pajaknya dan mendaftar di kantor pajak setempat.
"Bukan hal yang berat, dulu orang ke kantor pajak sekarang online saja minta nomor wajib pajak, kartunya bisa dikirim kemudian, nomornya sudah dipegang dan bisa menyetor pajak kapanpun," kata dia.
Kalla pun menanggapi positif keberadaan dokumen Panama yang dirilis International Consortium Journalist Investigative (ICIJ) itu. Kata dia, dokumen itu bisa membantu pemerintah dalam melakukan pengelolaan pajak.
"Jadi Panama Papers juga tentu menjadi bagian memperjelas masalah dan membantu Dirjen Pajak dalam mengelola pajak," pungkas pria asal Makassar itu.
DJP Kementerian Keuangan mencatat dari 1.038 nama warga negara Indonesia yang tercatat dalam dokumen Panama Papers, ada sebanyak 272 nama yang teridentifikasi memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Alex/mtvn/RRN/H24
Berita Terkait
-
Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha
-
2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
