RADARRIAUNET.COM - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) meski belum mengetahui target penerimaan dari kebijakan tersebut.
Pagi tadi, pimpinan DPR dan perwakilan fraksi menggelar konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai RUU Pengampunan Pajak di Istana Merdeka.
"Kami optimis meski tidak disebutkan angkanya berapa," ujar Ketua DPR Ade Komarudin di Gedung DPR, Jumat (15/4).
Menurut Ade dalam pertemuan tadi Jokowi mengatakan pemerintah memiliki data-data terkait tax amnesty. Data itu diyakini bakal membuat penerimaan negara bertambah signifikan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut Pemerintah dan DPR telah sepakat menciptakan nuansa pengampunan pajak yang memberikan kenyamanan kepada pengusaha agar merepatriasi asetnya ke dalam negeri.
"Beri keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai ada lagi masalah secara hukum," ucap dia.
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto meyakini, tax amnesty dapat meningkatkan investasi Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini menjadi prioritas untuk mengejar keterlambatan perkembangan ekonomi, terutama dalam penerimaan pajak.
Dia berkata, Jokowi memegang data pengusaha-pengusaha yang menyimpan asetnya di luar negeri. Data itu tidak hanya seputar aset yang diparkirkan di Panama, melainkan juga di negara negara lain.
"Ini sudah melalui pengkajian pemerintah dan lembaga terkait. Presiden mengetahui semua, rahasianya ada di laci presiden," kata Setya.
aLEX HAREFA/ CNN