BI: Industri Usul Biaya Top Up Uang Elektronik Lebih Tinggi

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyatakan usulan industri perbankan atas batas atas biaya isi ulang (top up) uang elektronik sebenarnya lebih tinggi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG). Dalam aturan teranyar yang dirilis BI tersebut, biaya isi ulang uang elektronik dipatok maksimal Rp 1.500.

"Kalau usulan bank maunya lebih tinggi tetapi kami memikirkan kepentingan penggunanya", tutur Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI (PPTBI ) Onny Widjanarko kepada awak media di Gedung Thamrin BI, Jumat (22/9).

Onny mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kajian sebelum mengatur biaya top up uang elektronik. Aturan tersebut dibuat, dengan melihat pola isi ulang konsumen dan menerima masukan dari industri. Dengan demikian, BI diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi perbankan untuk mengembangkan infrastruktur.

Menurut onny, jika bank merasa tidak perlu mengenakan biaya top up bagi konsumen, BI tidak melarang bank untuk membebaskan biaya top up baik untuk transaksi on us maupun off us.

Lebih lanjut, Onny berharap dengan pengaturan biaya top up, penggunaan uang elektronik di masyarakat juga bisa meningkat.

Adapun, Bank Indonesia dalam aturan terbarunya mengatur skema harga top up uang elektronik menjadi dua. Pertama, pengisian ulang melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu (on us). Transaksi ini bebas biaya top up untuk nilai transaksi hingga Rp200 ribu, sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dapat dikenakan biaya maksimal Rp750.

Kedua, pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra merchant (off us). Maksimal biaya yang dapat dikenakan, yakni sebesar Rp1.500 per transaksi.

agi/cnni