Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua Laode Syarif (kanan). KPK menetapkan Bupati Subang Ojang Rohandi dan dua pejabat daerah Subang serta dua jaksa Kajati Jabar sebagai tersangka kasus suap BPJS Subang. CNN
Dua Pejabat Beserta Bupati Resmi Ditahan KPK
Selasa, 12 April 2016|16:06:26 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan lima orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT), pada hari Senin (11/4) kemarin. OTT tersebut terkait dengan dugaan suap kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Subang tahun 2014.
Para tersangka di antaranya, Jajang Abdul Kholik (JAH) yang merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014 dan mantan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan, Lenih Marliani (LM) istri terdakwa JAH, dan Bupati Subang Ojang Sohandi.
Sedangkan penerima suap adalah Jaksa Pidana Khusus Kejati Jabar Devianti Rochaeni (DVR), dan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar yang menangani perkara JAH, Fahri Nurmallo (FN).
"Setelah melakukan pemeriksaan intensif selama 1x24 jam, KPK resmi menetapkan JAH, LM dan OJS sebagai pemberi suap, serta DVR dan FN sebagai penerima suap," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan kronologi peristiwa OTT KPK bermula dari informasi atas adanya rencana pertemuan antara Lenih dan Devianti pada Sabtu (9/4), di sebuah tempat di Jawa Barat. Namun, pertemuan tersebut baru terealisasi pada hari Senin (11/4), di ruang kerja Devianti di Kejati Jabar.
"Terjadi penyerahan dilantai 4 ruangan DVR dari LN. Dan setelah penyerah LN pergi meninggalkan ruangan dan menuju mobilnya. Saat di mobilnya, tim mengamankan LN yang kemudian turut mengamankan DVR di ruangannya bersama uang Rp528 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu," ujar Agus.
Agus mengatkan, Lenih sempat berkilah bahwa uang yang diamankan KPK merupakan hasil negosiasi dengan Fahri yang telah dimutasi ke Kejati Jawa Tengah.
Namun, berdasarkan pemeriksaan intensif, uang tersebut ternyata milik Ojang yang diperuntukan untuk meringankan hukuman Jajang dan sekaligus agar dirinya tidak diperiksa terkait korupsi tersebut yang diduga merugikan negara sebesar Rp41 miliar.
Setelah mengetahui bahwa uang tersebut milik Ojang, Agus berkata, penyidik KPK langsung menangkap Ojang yang kala itu sedang melangsungkan rapat Muspida bersama dengan Komandan Kodim dan Kepala Polres Subang. Dalam penangkapan tersebut, KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah yang ada di mobil Ojang.
"Setelah mengamankan keduanya (Lenih dan Devianti), tim kembali bergerak ke Subang pada pukul 13.40 WIB dan segera mengamakan OJS yang sedang rapat Muspida bersama Dandim dan Kapolres Subang dengan uang Rp385 juta yang berada dimobil OJS," ujar Agus.
Atas perbuatannya, KPK menjerat para penyuap dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undanh Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan untuk penerima suap, disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
"Untuk OJS selaku penyuap ditambahkan Pasal 12 B UU Tipikor," ujar Agus.
pit cnn/ rrn
Berita Terkait
-
Jelang Pelantikan Presiden, DPR Berlakukan Sistem Clearance
-
Kristen Palestina Protes Diskriminasi Pendidikan oleh Israel
-
KPK Kirim Mantan Dirut PT DGI ke Lapas Sukamiskin
-
App Harus Bertanggung Jawab Atas Ratusan Konflik di Indonesia
-
Pemerintah Hanya Mampu Bayar Rp 20 Juta Setiap Bulan, Dokter Gigi Ancam Keluar dari BPJS Kesehatan
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
