LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan KPK yang mengenakan pasal suap kepada petinggi PT Brantas Abipraya (Persero), bukannya percobaan suap. CNN
MAKI: PT Brantas Harus Dikenakan Percobaan Suap
Senin, 11 April 2016|13:37:23 WIB
RADARRIAUNET.COM - LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengenakan pasal suap kepada petinggi PT Brantas Abipraya (Persero), bukannya percobaan suap.
"Lha wong belum ditemukan orang yang menerima suap, tapi sudah dikenakan pasal suap," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman kepada Antara di Jakarta, Minggu (10/4).
Seharusnya, kata dia, tiga orang yang telah ditangkap KPK dikenakan dahulu pasal percobaan suap. Baru kemudian secara perlahan-lahan mengarah ke suap.
Boyamin menjelaskan akan menjadi aneh jika KPK menyatakan adanya suap tanpa mengetahui siapa yang telah menerima suap itu.
Ia menduga ada dua kemungkinan dalam kasus itu terkait dengan oknum jaksa di Kejati DKI. Pertama bisa saja tersangka dari pihak swasta Marudut mengklaim dia kenal dengan petinggi Kejati DKI hingga bisa menghentikan penyelidikan dugaan korupsi di perusahaan tersebut.
Ia menduga ada oknum jaksa yang mengaku bisa menyelesaikan kasus itu, sembari pimpinan tidak tahu menahu soal itu.
"Karena itu, KPK harus bongkar semua," kata dia.
KPK resmi menahan tiga tersangka yakni, Direktur Keuangan PT BA Sudi Wantoko (SWa), Senior Manajer PT BA Dandung Pamularno (DPa), dan seorang swasta, Marudut (Mrd). Mereka ditangkap seusai melakukan serah terima uang sejumlah 148.835 dolar AS di sebuah hotel di bilangan Cawang, Jakarta Timur yang diduga untuk menghentikan penyelidikan dugaan korupsi periklanan BUMN itu.
KPK mengenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
Adapun Kajati DKI, Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI, Tomo Sitepu, telah diperiksa oleh KPK pada hari yang sama seusai operasi tangkap tangan.
Pemeriksaan terhadap kedua orang itu dilakukan oleh KPK, secara diam-diam tanpa diketahui media. Bahkan pemeriksaannya dilakukan pada hari yang sama operasi tangkap tangan. Alias tidak seperti biasanya, pascapenangkapan tangan, pemeriksaan dilakukan beberapa hari kemudian karena penyidik harus mengumpulkan alat bukti.
ANT
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
