Oracle menuntut Google membayar sejumlah uang ke mereka. CNN
Oracle Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun ke Google
Selasa, 29 Maret 2016|15:21:04 WIB
Jakarta (RRN) - Oracle meminta Google untuk membayar ganti rugi sebesar US$9,3 miliar atau sekitar Rp125 triliun karena sudah melanggar hak cipta bertahun-tahun atas penggunaan Java sebagai dasar untuk mengembangkan sistem operasi Android.
Berdasarkan perhitungan seorang ahli yang disewa oleh Oracle, James Malackowski, angka tersebut terdiri dari US$475 juta (sekitar Rp6,4 triliun) ganti rugi dan US$8,8 miliar (sekitar Rp118 triliun) dari keuntungan yang selama ini diperoleh Google.
Nominal ganti rugi yang harus dibayar bisa saja semakin naik seiring pertumbuhan pengguna sistem operasi Android dan pasar smartphone dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, Google yakin bahwa biaya ganti rugi yang harus dibayar seharusnya bisa lebih rendah. Oleh karena itu, Google juga menyewa seorang ahli untuk kembali memastikan angka yang diajukan Oracle.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Eric Schmidt dari Google dan Larry Ellison dari Oracle pun kembali harus menghadiri pengadilan distrik federal yang akan diadakan di San Francisco pada 9 Mei 2016 mendatang.
Sidang yang nantinya akan diadakan memperkarakan enam versi Android yang sudah dirilis, dari Froyo hingga Lollipop.
Sebelumnya, tahun 2012 silam, kedua perusahaan tersebut sudah sempat memperkarakannya di pengadilan. Namun juri mempertanyakan apakah modul Java yang digunakan oleh Google dilindungi oleh 'penggunaan yang wajar', yang memungkinkan Google untuk menggunakannya dalam batas tertentu.
Pada sidang pertama, juri menemukan bahwa Google telah melanggar hak cipta Oracle karena sudah menyalin 37 Application Programming Interfaces (API) Java ke Android yang meliputi struktur, urutan, dan organisasi pemrograman.
Hakim pengadilan, William Alsup, memutuskan bahwa API yang digugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat.
Oleh karena itu, Google pun mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk menolak putusan tersebut.
CNN/ RRN
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
