Pembangunan perumahan bersubsidi di Jatirunggo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/9). Ant
Pemerintah Siapkan Empat Strategi Penyediaan Rumah Murah
Selasa, 29 Maret 2016|14:23:04 WIB
Jakarta (RRN) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan empat strategi terkait penyediaan perumahan murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Untuk menurunkan angka kebutuhan perumahan atau 'backlog' dan rumah tidak layak huni (RTLH), kami siapkan empat bentuk bantuan bagi MBR," kata Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Deddy Permadi di Jakarta, Senin (28/3).
Deddy menjelaskan, bantuan yang akan diberikan pemerintah berupa pembangunan rumah rusunawa dan rumah khusus serta bantuan Stimulan Perumahan (BSP) seperti Bantuan Pembangunan Baru (BPB).
Tak hanya itu, bantuan yang juga akan diberikan berupa peningkatan kualitas rumah swadaya dan bantuan prasarana sarana dan utililtas (PSU) rumah umum.
Ia menambahkan, sasaran rumah susun sewa adalah MBR yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli atau memiliki rumah layak huni sebagai upaya penataan permukiman kumuh.
"Saat ini target grup pembangunan rusunawa meliputi instansi pemerintah (kementerian, lembaga, TNI dan atau Polri), instansi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten- kota), pekerja, dan lembaga penerima bantuan lainnya seperti lembaga pendidikan tinggi, lembaga pendidikan berasrama, koperasi, dan yayasan," tuturnya.
Menyusul penerapan strategi tersebut, katanya pemerintah akan secara bertahap mengurangi pengadaan rusunawa untuk mahasiswa khusus dan para santri di pondok pesantren tertentu dari angka 11 persen pada tahun lalu menjadi tiga persen pada 2019.
Pengurangan ini, Deddy bilang dilakukan lantaran selain merupakan tanggung jawab Kemendikbud, penyediaan rusunawa juga bukan termasuk MBR.
Sedangkan rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
Ia menegaskan, targetnya bantuan rumah khusus adalah masyarakat dan petugas di kawasan perbatasan negara seperti tenaga medis, guru, petugas mercusuar, hingga masyarakat daerah terluar dan terpencil.
Tak hanya itu, program ini juga akan menyasar nelayan, rumah cagar budaya, transmigran, korban bencana, masyarakat yang terkena program pemerintah dan masyarakat lanjut usia, miskin, yatim piatu dan atau anak terlantar.
Di mana bantuan stimulan perumahan yang diberikan berupa bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya lokasinya meliputi kabupaten-kota yang termasuk daerah tertinggal dan kabupaten-kota yang termasuk daerah miskin.
"Sedangkan dari kedua kriteria tersebut, lokasi-lokasi yang menjadi prioritas antara lain terdapat penanganan kumuh, desa nelayan, desa perbatasan, desa terpencil/pulau terluar, desa tertinggal/miskin dan Mou dengan K/L serta prioritas daearah," imbuh Deddy.
Sementara bantuan PSU rumah umum diperuntukkan bagi rumah umum berbentuk rumah deret, rumah tunggal dan rumah susun.
Dia menyebut, berdasarkan data BPS dan Bappenas, pada 2014 terdapat 13,5 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau hunian dan backlog penghunian rumah adalah sebesar 7,6 juta unit.
"Artinya, terdapat sekitar 5,9 juta keluarga yang sudah menghuni di rumah yang bukan miliknya (sewa). Sementara itu, dari sejumlah rumah yang sudah ada, masih terdapat 3,4 juta unit rumah tidak layak huni . Itu sumbernya dari BPS," katanya.
Kemudian, berdasarkan target RPJMN 2015-2019, tambahnya, pemerintah menargetkan pada akhir 2019 jumlah backlog berdasarkan konsep kepemilikan berkurang menjadi 6,8 juta unit, backlog berdasarkan konsep kepenghunian menjadi lima unit, serta rumah tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit.
Untuk mencapai target tersebut, tegasnya, pemerintah, melalui Kementerian PUPR menjalankan fungsi, baik sebagai regulator, maupun sebagai penyedia rumah/hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebagai pendorong bagi para pengembang perumahan melalui pemberian kemudahan perizinan dan skema pembiayaan.
"Kami juga berupaya mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh," tandas Deddy.
dim cnn/ rrn
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
