Salah satu kendala anggota dewan tidak melaporkan hartanya disebut lebih disebabkan karena faktor malas. CNN
Harta Melimpah, Anggota Dewan Disebut Malas Susun LHKPN
Selasa, 15 Maret 2016|22:18:11 WIB
Jakarta (RRN) - Legislator Partai Gerindra Asril Hamzah Tanjung mengatakan faktor kemalasan menjadi salah satu kendala anggota dewan lalai melaporkan harta kekayaannya.
Menurut Asril, tidak menutup kemungkinan anggota dewan malas melaporkan harta karena kekayaannya karena sudah terlalu berlimpah untuk dihitung dan diarsipkan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Kalau yang lain mungkin kaya banget. Hartanya banyak jadi sulit terus jadi malas. Kalau saya kan tidak, hartanya segitu-gitu saja. Jadi tidak sulit," ujar Asril di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/3).
Harta yang terlalu berlimpah dianggap menjadi salah satu kendala dalam menyusun LHKPN karena dalam mekanisme pelaporannya membutuhkan banyak lampiran yang disertakan bersama formulir LHKPN, seperti bukti kepemilikan rumah, tanah, kendaraan, logam mulia dan uang.
Asril menyatakan dirinya tidak terlalu mendapat kesulitan dalam menyusun LHKPN lantaran harta kekayaannya tidak terlalu banyak.
"Paling sebulan selesai semua. Bisa itu diselesaikan pelan-pelan," katanya.
Legislator PDI Perjuangan Junimart Girsang menyarankan penambahan aturan tentang kewajiban pejabat negara dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran.
Menurut Junimart, kewajiban pejabat melaporkan harta ke Komisi Pemberantasan Korupsi perlu disertai sanksi tegas bagi mereka yang lalai atau dengan sengaja tidak menyetor LHKPN.
"Kelemahan dari aturan LHKPN adalah tidak adanya sanksi. Selama ini urusan lapor harta hanya berbicara soal etika saja," ujar Junimart.
Anggota Komisi Hukum DPR itu menyatakan tidak ada alasan bagi pejabat untuk mangkir lapor harta lantaran secara undang-undang bersifat wajib dilaksanakan pejabat negara.
Meski demikian, kata dia, tidak sedikit pejabat yang menganggap lapor harta sebagai urusan sepele dan bahkan menilainnya sebagai sesuatu yang tidak urgen untuk dipatuhi.
"Pada akhirnya lapor harta ini seakan-akan menjadi aturan wajib yang tidak wajib," kata dia.
RRN/ CNN
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
