Riau Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa Menuju Desa Mandiri

Senin, 14 Desember 2015|00:09:36 WIB

KOMITMEN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam membangun kawasan pedesaan sudah dimulai sejak lama dan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi Riau akan memberikan bantuan dana desa senilai Rp797 miliar.

 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa, Sudarman, baru baru ini. Dikatakannya, dana APBD 2015 itu akan disalurkan untuk 1.594 desa yang ada di Provinsi Riau. Setiap desa akan mendapatkan bantuan sekitar Rp500 juta.

 

"Pagu anggarannya telah disusun. Kini, kita masih menyusun regulasi yang berbentuk Peraturan Gubernur. Setelah itu, dana akan disalurkan ke setiap desa," ungkapnya.  

 

Desa yang mendapatkan bantuan juga harus melengkapi persyaratan mutlak, antara lain menyusun peraturan bupati, anggaran pendapatan dan belanja desa, rencana kerja dan anggaran desa, rencanan pembangunan jangka menengah desa dan sebagainya.

 

Sudarman mengatakan pihaknya tengah menggesa penyusunan peraturan gubenur. Dia juga meminta agar perangkat desa untuk segera mempersiapkan syarat-syarat tersebut agar dana bisa cepat direalisasikan. "Karena realisasinya paling lambat Desember tahun ini," terangnya.

 

Kementerian Kuangan akan merealisasikan bantuan itu dengan secara bertahap.  Satu kabupaten yang belum menerima kucuran anggaran dana desa tahap pertama itu adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

 

Belum disalurkannya anggaran dana desa ke kabupaten itu karena belum adanya penyampaian peraturan bupati mengenai tata cara penghitungan dan penetapan rincian dana desa.

 

 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegor meminta kepada kabupaten terkait agar segera menyampaikan persyaratan administrasi yang menjadi penghambat tersebut, sehingga penyaluran dana desa ke Kabupaten Meranti dapat dilaksanakan.

 

Sejalan dengan program bantuan untuk desa ini, Pemprov Riau juga melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se- Provinsi Riau, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa dan Lurah se- Provinsi Riau awal November 2015 lalu. Rakor yang di hadiri 1.850 Peserta dibuka oleh Plt Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. 

 

Mengambil tema "Dengan Undang-Undang Desa Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Handal Terpercaya Menuju Desa Mandiri" dihadiri 1617 di antaranya merupakan Kepala Desa dan 233 Lurah. 

 

Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliadi Rachman dalam sambutannya mengatakan, Rakor ini sangat penting dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Riau. Di mana saat ini bantuan APBN dan APBD sangat besar, maka untuk memahami sistem pengelolaan keuangannya, setiap peserta Rakor harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai.

 

 

"Bantuan dana APBN untuk desa dan kelurahan saat ini kurang lebih 425 milyar lebih, APBD provinsi Riau 500 juta per desa dan kabupaten/kota nilainya bervariasi. Uang ini harus dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan diadakannya kegiatan ini, saya berharap aparatur desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan," kata Plt Gubri.

 

Agar program bantuan desa ini berjalan sesuai dengsan sasaran pemerintah, Pemprov Riau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Pembangunan Desa (BPMD) Provinsi Riau juga melakukan rekrutmen ratusan tenaga pendamping desa dan tenaga ahli tingkat kabupaten se- Provinsi Riau. Hal tersebut dibenarkan Kepala BPMD Riau Sudarman,SH, MH  saat ditemui situsriaucom, beberapa waktu lalu diruang kerjanya.

 

"Pendamping desa ini merupakan program dari dana dekon sebesar Rp27 miliar, dimana provinsi tugasnya membantu pelaksanaan perekrutan tenaga pendampingnya," ucap Sudarman yang didampingi dua stafnya Zailani dan Indra Mukni.

 

Dikatakan Sudarman, tugas dari pendamping desa ini diantaranya menyelesaikan Program PNPM yang terbengkalai dari Kementrian PDTT. "Untuk menyukseskan program  tersebut Kementrian Dalam Negeri juga menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk melatih pendamping  sebanyak 128 kelas," ungkapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Sudarman mengatakan kebutuhan tenaga pendamping lokal sebanyak 582 orang, pendamping desa 337 dan puluhan tenaga ahli sebagiannya sudah terpenuhi dari mantan pendamping program PNPM Mandiri. (adv)

 

• Warga Surau Gading Rohul Tuntut Hak Kompensasi 20 Persen HGU PT SAI
• Pemko Pekanbaru Lanjutkan Pemasangan Jaringan Wifi Gratis
• Sudah Terkumpul Rp1,1 Miliar untuk Pacu Jalur, Halim: Minimal Harus Rp1,4 Miliar
• Meski Lapangan Becek, PWI Rohil Bungkan Satpol PP 5-1
• Gara-gara Diberitakan, Bupati Inhu Tampar Wartawan
MORE