Jumat, 04 September 2015|10:51:25 WIB
TEMBILAHAN (RRN) - Untuk itu, bagi meningkatkan pemahaman aparatur dan membangun kolaborasi serta sinergi program P2KP dengan program Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya tentang P2KP sebagai salah satu strategi percepatan penanganan kawasan kumuh, digelar Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP), di aula Bappeda. Lokakarya yang Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Inhil ini duka Asisten III Setdakab Inhil, Afrizal. Dihadiri Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, Dianto Mampanini, narasumber serta beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.
Kegiatan Lokakarya P2KP yang digelar selama dua hari ini menghadirkan narasumber dari BAPPEDA, Satker PIP Inhil, KMW OC 1 Riau dan Askot P2KP dan diikuti 70 orang peserta dari Dinas/Badan/Kantor yang ada di Pemkab Inhil, Perguruan Tinggi/ lembaga keuangan/ swasta serta organisasi memasyarakat yang ada di Kabupaten Inhil. "Melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di luncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini telah membawa berbagai inspirasi, motivasi, ide dan gagasan baru serta telah mewarnai berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan kebijakan yang pro poor, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat," ungkap Afrizal.
Menurutnya, adapun diantara hasil yang telah diraih selama berjalannya program ini di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu tumbuhnya kembali nilai-nilai kebersamaan yang diimplementasikan dalam konsep pembangunan partisipatif yang dilembagakan dalam gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu Riau, tumbuhnya rasa peduli terhadap sesama dilingkungan sekitar melalui hubungan sosial dan proses interaksi.
Dan terbentuknya kelembagaan 8 Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) telah menjadi bagian pemersatu tumbuhnya kesadaran tentang nilai kebersamaan dalam khasanah keragaman kultur, tersusunnya Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) di 8 Kelurahan/Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir, pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah melahirkan dukungan partisipatif melalui swadaya yang menjadi simbol tumbuhnya kembali nilai dan prinsip kemanusiaan di Kabupaten Indragiri Hilir.
"Serta tumbuhnya perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui kelompok usaha produktif dengan semangat pengembangan potensi Ekonomi Lokal, telah menjadi bagian tumbuhnya Ekonomi Mikro masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir," sebutnya.
Sementara itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Rakyat Inhil, Dianto Mampanini menyatakan, tujuan program ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di masyarakat, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki geogragfis daerah rawa-rawa. "Tentunya program ini sangat di perlukan oleh masyarakat yang rentan dengan penyakit dan sampah, maka dari itu melalui program 100-0-100 ini yang maksudnya akan kita bangun sanitasi 100% dan 0% bagian lingkungan yang kumuh serta 100% lagi untuk penyedian sanitasi," katanya.
Diharapkan, dengan program 100-0-100 ini, lingkungan semakin rapi, kondusif, representatif serta sehat, karena dengan lingkungan dan masyarakat sehat, maka kita dapat bekerja dengan baik sehingga efeknya akan peningkatan ekonomi. (hum)