FITRA Riau: Sebagian Besar Pejabat Hasil Assesment Minim Kreatifitas

PEKANBARU (RR) - Sudah lebih dari 100 hari 62 Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Riau dilantik pasca lelang jabatan April lalu. Selama itu pula, belum ada progres kegiatan disejumlah SKPD menunjukkan kinerja yang signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya inovasi dan kreatifitas yang dimiliki para pejabat hasil assesment tersebut. Hal ini diungkapkan Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Usman kepada awak media. Menurut Usman, secara umum, kinerja para pejabat hasil assesment ini belum menunjukkan perbaikan startegi dalam peningkatakan kegiatan dan serapan APBD. "Kami memandang selama lebih dari 100 hari kerja mereka ini belum ada progres yang signifikan, baik dari segi pengelolaan kegiatan ataupun serapan. Khusus untuk serapan masih sangat rendah. Ini disebabkan banyaknya pejabat dari hasil assesment minim inovasi dan kreatifitas," pungkasnya. Salah satu SKPD yang mendapat sorotan FITRA adalah Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD). Sebagai aset baru yang memiliki beban kerja cukup besar, pimpinannya saat ini dinilai belum memiliki strategi jitu mencarikan solusi dalam perbaikan kinerja. Contohnya saja perbaikan penataan dan pengelolaan aset yang belum komprehensif. Baik aset bergerak maupun yang tak bergerak seperti kendaraan dinas dan lahan. "Masalah aset ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Harusnya pimpinan SKPD disini harus yang memiliki kreatifitas dan inovatif. Supaya persoalan aset ini dapat diselesaikan. Misalnya saja masalah lahan Cik Puan dan aset Pemda yang dipinjam serta sewa," tandasnya. Kendati demikian, Usman tidak menutup mata ada beberapa pejabat yang memiliki kualitas dan berkinerja bagus dalam 100 hari kerja mereka saat ini. "Ada sekitar 30 persen yang memiliki kinerja cukup bagus. Cuma kita belum melihat secara detail kerja mereka seperti apa, tapi progres kerjanya sudah kelihatan," pungkasnya. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sambung Usman, seharusnya bisa membantu satker dalam menjalankan programnnya. "Harusnya begitu. RPJMD itu kan perencanaan strategis dalam pembangunan yang dibuat oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama perangkatnya. Itu acuan utama, jadi SKPD tinggal menyesuaikan saja, tapi kenyataannya, memasuki triwulan ketiga semester pertama, realisasi APBD masih rendah," cetusnya. Oleh sebab itu, Ia berharap para pejabat hasil assesment mengeluarkan kemampuan dalam menciptakan strategi jitu dalam menggesa realisasi APBD Riau 2015 yang belum sampai 20 persen tersebut.(hrc/rr)