Mahasiswa Temukan Indikasi PT MAI Sumut Caplok Ribuan Hektar Lahan Riau

PASIRPANGARAIAN (RRN) - Mahasiswa Riau menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung menyelesaikan tapal batas antara Provinsi Riau-Sumatera Utara (Sumut) berlokasi di Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Pasalnya, dengan diamnya pejabat di pemerintahan pusat, lahan milik Provinsi Riau terus terus. diserobot oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mazuma Agro Indonesia (MAI). "Dari peta kesepakatan tahun 1999, PT MAI diindikasi sudah mencaplok lahan Riau sekitar 5.800 hektar," ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohu) Riau Abdul Halim Tambusai, Kamis (22/10/15).

Halim mengakui dirinya sudah turun ke perbatasan Riau-Sumut bersama warga. Desa Batang Kumu, Rabu (21/10/15) kemarin. Di lapangan, ia melihat beberapa rumah papan milik warga Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai dibakar oleh pihak PT MAI. Bahkan, ada lahan dikelola warga yang ditanami tanaman padi, jagung, dan karet sudah racun oleh pihak perusahaan.

Ia menilai dari kesepakatan dan peta 1999, PT MAI sudah serobot lahan Riau sekira 5.800 hektar. Selaku mahasiswa, ia meminta Provinsi Riau dan Pemkab Rohul tetap mempertahankan peta tahun 1999. "Kami mahasiswa akan membantu warga dalam memperjuangkan soal tapal batas. Dan peta dikeluarkan tahun 1999 harus dipertahankan," tegas Halim.

"Perkebunan PT MAI sudah masuk dalam wilayah Riau, sementara administrasinya masuk wilayah Sumatera Utara," tambah putra Tambusai ini.

Halim mengaku akan memulai memperjuangkan warga Batang Kumu mulai dari DPRD Riau. Mahasiswa juga akan mengawal kasus tapal batas tersebut sampai tuntas. "Saya mengimbau masyarakat (Batang Kumu) tetap tenang, berfikiran dingin. Apa yang jadi hak masyarakat akan kita perjuangkan," janji Halim.

Sesuai keterangan warga Batang Kumu, mereka sudah mengelola lahan di perbatasan Riau-Sumut sejak 2007 silam. Namun, pada. 2012, PT MAI membuat patok palsu di wilayah yang disebut warga Patok 60. "Awal kisruh tapal batas Riau-Sumut ini di Patok 60 ini. Lahan warga lain yang sering diganggu PT MAI berada di Kalikapuk. Bahkan rumah papan warga dibakar, dan harta bendanya dijarah," kata M. Antoni Simatupang.

Menurut dirinya, PT MAI masih terus menggarap lahan warga. Setiap hari dan setiap minggu hingga menyebabkan masyarakat petani was-was. Sekira 1.500 hektar lahan milik ratusan kepala keluarga bahkan sudah digarap PT MAI. "Kami berharap masalah tapal batas ini secepatnya diselesaikan oleh pemerintah pusat. Sehingga masalah tapal batas selesai," harap Antoni.

Ralen Sihombing, warga Batang Kumu lain mengakui sangat tidak ingin insiden 2 Februari 2012 silam terulang. Saat itu, sekira 5 warga ditembak oleh BKO Brimob dari Polda Sumut yang diperbantukan di PT MAI. Pasca insiden itu bukannya membuat PT MAI jera, mereka justru menjadi-jadi menyerobot lahan warga yang tergabung dalam beberapa kelompok tani. Bahkan turunnya pihak Pemerintah Pusat dan Mabes Polri ke perbatasan Riau-Sumut dianggap tak ada gunanya.

Sementara, warga Batang Kumu lainnya lagi, Haris Daulay sangat mengharapkan masalah tapal batas segera diselesaikan, sebab sudah banyak pejabat yang datang, mulai dari pejabat Pemkab Rohul, Polda Riau, Polda Sumut, Pemprov Riau dan Pemprov Sumut, dan pemerintah pusat, namun tidak ada penyelesaian. Bahkan, hasil rapat di rumah dinas Bupati Rohul pada 4 November 2014 lalu, diakuinya dirinya juga tidak membuahkan hasil. Kini, lebih dari 1.000 hektar lahan warga sudah dikuasai oleh PT MAI. Dan saat ini perusahaan mulai menyemprot lahan warga Batang Kumu."Kesepakatn tapal batas Riau-Sumut tahun 1989 sudah deal, tapi hanya di atas kertas, namun di lapangan tidak seperti itu," tegas Haris Daulay. (teu/rtc)