Presiden Sri Lanka Klaim Bom Paskah Ulah Sindikat Narkoba

Jakarta : Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, mengklaim serangan teror bom bunuh diri saat Paskah pada 21 April lalu adalah ulah sindikat narkoba internasional. Padahal dari hasil penyelidikan aparat selama ini diduga kelompok radikal setempat.

"Bandar narkoba yang melakukan serangan ini untuk berusaha menyudutkan saya dan melemahkan perang narkoba yang saya lakukan. Saya tidak akan gentar," kata Sirisena seperti sitat CNN Indonesia, Selasa (16/7/2019).

Klaim ini menjadi bertentangan dengan pernyataannya beberapa saat setelah serangan terjadi pada 21 April lalu. Saat itu Sirisena menuding kelompok setempat, Jemaah Tauhid Nasional (NTJ), sebagai dalang aksi teror itu.

Di sisi lain, kubu Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, menentang klaim Sirisena. Menurut mereka aparat sampai saat ini tetap mengacu kepada hasil penyidikan yang menyebut serangan bom bunuh diri itu didalangi kelompok radikal setempat.

"Polisi akan menyelesaikan penyidikan dalam dua pekan ke depan. Tidak ada dugaan keterlibatan sindikat narkoba dalam kejadian ini. Kami tidak punya alasan meragukan para penyidik," kata juru bicara PM Wickremesinghe, Sudarshana Gunawardana.

Serangan teror diduga dilakukan oleh kelompok Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) pada 21 April itu merenggut nyawa 258 orang dan melukai sekitar 500 orang. Korban terdiri dari 45 negara berbeda. Kelompok itu bergerak di bawah tanah merekrut pengikut dan mengumpulkan dana selama bertahun-tahun untuk melakukan aksi teror.

Menurut kepolisian setempat, sampai saat ini ada sekitar 100 orang yang diduga terlibat jejaring teroris ditahan. Sisanya diperkirakan meninggal saat beraksi atau bunuh diri serta ditembak mati karena melawan saat ditangkap.

Selain itu Kepala Kepolisian non-aktif Sri Lanka, Irjen Pujith Jayasundara, dan mantan Menteri Pertahanan, Hemasiri Fernando, ditangkap pada 2 Juli lalu. Keduanya menjadi tersangka karena diduga lalai dalam mencegah aksi teror bom.

Di sisi lain, diduga kuat hal ini adalah lanjutan perseteruan politik antara Sirisena dan Wickremesinghe. Kedua belah pihak saling menyalahkan karena gagal mencegah aksi keji itu.

Perseteruan keduanya terjadi ketika Sirisena memecat Wickremesinghe. Saat itu Wickremesinghe sempat ingin mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia ketika Sirisena memerangi pemberontak Macan Tamil yang berakhir pada 2009.

Wickremesinghe saat itu mempermasalahkan keputusan itu dan menggugat ke Mahkamah Agung setempat kemudian menang. Alhasil dia kembali melanjutkan masa jabatannya.

Perselisihan kemudian melebar ke persoalan rencana Sirisena untuk kembali menerapkan hukuman mati dalam kasus pembunuhan dan narkoba. Dia mengaku terinspirasi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dalam memerangi narkoba.

Sedangkan Wickremesinghe menentang rencana itu karena dianggap melanggar hak asasi. Selain itu, Sri Lanka sudah bertahun-tahun tidak pernah menerapkan hukuman mati. Bahkan algojo terakhir memutuskan berhenti pada 2014.

Selain itu, Sirisena juga menentang rencana Wickremesinghe untuk melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. AS berencana menggunakan salah satu pelabuhan di negara itu sebagai pangkalan militer.

AS beralasan langkah itu diambil untuk membendung pengaruh China di kawasan Asia Selatan.

RRN/CNNI