Dewan Rohil Pertanyakan Rendahnya Penyerapan Belanja Modal

BAGANSIAPIAPI (RRN) - DPRD Rohil pertanyakan rendahnya serapan belanja modal tahun 2014. Padahal belanja ini menyentuh masyarakat, mulai infrastruktur jalan dan jembatan sampai infrastruktur lainnya. “Realisasi pembelanjaan daerah tahun 2014 sebesar Rp1.821.224.090.581, dengan perincian, belanja operasional, sebesar Rp1.476.825.431.849. terealisasi sebesar Rp1.260.034.185.125. atau 85,32 %. Belanja modal sebesar Rp1.224.513.114.501 terealsasi sebesar Rp561.189.704.556 atau 45,83%,” sebut Jufrizan, juru bicara Fraksi Golkar saat memberikan pandangan umum tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA 2014.

Melihat penyerapan belanja modal sangat minim, Jufrizan menyayangkan, padahal kegiatannya sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan serta yang lain. “Yang jadi pertanyaan kami adalah, bagaimana konsep pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD tahun 2014, karena realisasi belanja modal tahun 2014 mengalami penurunan dari realisasi pembelanjaan modal tahun 2013,” tanyanya.

Selain itu, fraksi ini juga mempertanyakan terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI Wilayah Provinsi Riau yang masih memberi opini Wajar Dengan Pengecualian. “Menurut pandangan kami, diperoleh setiap tahunnya tanpa ada peningkatan,” sentilnya.

Padahal setiap tahunnya pemerintah daerah katanya sudah banyak mengucurkan dana untuk pembinaan pegawai melalui pelatihan yang bersifat peningkatan kapasitas pelaksanaan anggaran, kinerja. “Bagaimana sebenarnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga opini yang diperoleh masih Wajar Dengan Pengecualian. Bukankan setiap daerah berlomba-lomba ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya heran.

Penurunan serapan belanja modal itu mmenurutnya bermuara pada lemahnya penyerapan anggaran oleh SKPD dilingkungan Pemda Rokan Hilir. “Untuk itu, fraksi kami meminta kiranya Bupati menjelaskan kepada masyarakat melalui DPRD, mana SKPD kinerja yang masih dibawah standar, dan SKPD mana pula yang sudah memenuhi standar. Ini perlu diketahui masyarakat, agar tidak mengeneralisasi kelemahan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, ini perlu disampaikan, demi peningkatan kinerja masing-masing SKPD. Dimasa yang akan datang,” sarannya. (teu/rtc)