Rakyat Punya Hak Atas APBD

PEKANBARU: KINERJA Pemko Pekanbaru terus disoroti. Pasalnya, hingga saat ini, pemko tak kunjung melakukan perbaikan jalan yang rusak parah. Padahal menurut pengamat, rakyat juga punya hak terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Untuk diketahui, proyek perbaikan jalan tahun ini dianggarkan pemko sebesar Rp12 miliar. Sebagai perbandingan, pemko menganggarkan sekitar Rp23 miliar untuk penyempurnaan pembangunan gedung utama perkantoran di Tenayan Raya.

Penambahan anggaran untuk perkantoran Tenayan Raya sebesar Rp 22,3 miliar ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Anggaran ini difokuskan untuk menyempurnakan gedung B1. Yakni gedung utama yang kini ditempati wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah kota, dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Di gedung B1, anggaran paling banyak untuk kelanjutan pembangunan dan interior lantai 7 gedung. Lantai ini bukan hanya aula. Namun juga sebagai ruang olahraga dan seni, serta lounge VIP. Penempatan lounge berada pada bagian kubah bangunan tersebut. Lounge ini sebagai ruang menyambut para tamu daerah. Anggaran yang digelontorkan untuk membangunnya mencapai Rp13 miliar.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru juga menganggarkan pengadaan mesin genset dan instalasi untuk gedung B1 perkantoran sebesar Rp3 miliar. Jumlah ini nantinya ditambah dengan anggaran pembangunan bunker dan ground tank sebesar Rp800 juta. Ada pula pengadaan mesin pompa air dan instalasi gedung B1 sebesar Rp2,8 miliar. Di perkantoran Tenayan Raya tahun ini juga dibuat taman dengan anggaran mencapai Rp3,7 miliar. Saat ini seluruh proyek ini masih dalam proses tender.

Di sisi lain, perbaikan jalan-jalan rusak di Kota Pekanbaru oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru jadi sorotan. Ruas jalan yang berada di pusat kota dan kantor-kantor pemerintahan pun lama dibiarkan rusak dan tak terperbaiki.

Pemko Pekanbaru hanya mengalokasikan anggaran Rp12 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2019 untuk perbaikan jalan rusak di tengah kota. Angka ini hanya sekitar 2,8 persen dari Rp435 miliar yang dikelola Dinas PUPR Kota Pekanbaru.

Akibat anggaran yang minim ini, hanya tiga jalan yang akan dilakukan pengaspalan ulang (overlay) yakni Jalan Pemuda, Dharma Bakti dan Suka Karya. Sisanya hanya dilakukan tambal sulam berdasarkan pemantauan lapangan laporan masyarakat yang masuk.

Di Pekanbaru, penanganan tambal sulam sendiri juga dikeluhkan oleh masyarakat. Karena ketahanan jalan yang diperbaiki hanya sebentar. Warga menunjukkan protes atas banyaknya jalan rusak mulai dari menimbun sendiri kerusakan jalan hingga menanam pisang di tengah jalan rusak. Jalan rusak Kota Pekanbaru pula, di jagat maya jadi lelucon warganet karena dibuat jadi meme.

Dikonfirmasi masalah ini, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT beralasan kalau, penambahan anggaran untuk perbaikan jalan juga akan dilakukan. ‘’Justru untuk maintenance jalan itu kami tambah. Termasuk di (APBD, red) perubahan kami tambah,’’ sebutnya, kemarin.

Berapa rencana penambahan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, Wako belum bisa memastikan. ‘’Itu akan disesuaikan dengan kemampuan,’’ imbuhnya.

Mengenai kerusakan jalan yang banyak terjadi di Pekanbaru, Wako menunjuk drainase sebagai biang masalah. ‘’Jalan itu rusak pada umumnya di daerah yang drainasenya tidak bagus. Selalu tergenang air. Saya selalu mengimbau, untuk lingkungan tidak bisa pemerintah saja. Tapi kita semua. Parit penuh sampah, parit mati saat hujan seperti ini jadi beban kita semua,’’ ucapnya.

Rakyat Punya Hak

Terpisah, pengamat kebijakan publik yang juga merupakan akademisi Universitas Riau, Saiman Pakpahan menilai, kondisi ini mencerminkan politik anggaran yang dipaksakan. ‘’Ini kebijakan politik anggaran yang dipaksakan dari awal. Jadi kalau berjalan sesuai kehendak pemangku kepentingan di Pekanbaru, maka kantor Tenayan Raya yang menyerap ratusan miliar, itu tidak harus ada. Karena rakyat tidak perlu itu. Itu persoalannya,’’ kata dia, kemarin.

Dia melanjutkan, APBD pada dasarnya adalah hak masyarakat Pekanbaru secara umum. Bukan hanya untuk menyelesaikan pembangunan kantor Tenayan Raya, juga penyediaan jalan yang layak bagi pengguna jalan. ‘’Rakyat juga punya hak atas APBD, karena APBD juga diperuntukkan buat rakyat. Sekarang, keperluan dasar jadi korban. Yang terkait dengan orang banyak, seperti jalan itu.  Kita hitung ribuan titik berlubang sana-sini. Ketika hujan digenangi air. Orang tidak tahu kalau lubang dalam, bisa meregang nyawa di sana,’’ tegasnya.

Situasi penganggaran yang tak berimbang ini, kata dia lagi, harusnya juga dikritik oleh wakil rakyat yang ada di DPRD Kota Pekanbaru. ‘’Dewan sekarang jadi bagian dari persoalan. Harusnya dewan juga teriak. Dewan yang dipilih oleh rakyat itu, gagal mengemban fungsi kontroling,’’ singkatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST menampik tudingan kalau DPRD tidak kritis terhadap Pemko Pekanbaru. “Tidak benar kalau kami (DPRD, red) tidak kritis terhadap persoalan ini. Kami sudah minta kepada pemko untuk memprioritaskan kepentingan dan keselamatan masyarakat. Jangan ditunda-tunda, cepat ambil sikap untuk perbaikan,” kata Sigit, kemarin.

Soal jalan rusak, memang diakui Sigit sudah banyak keluhan dari masyarakat, selain menyaksikan sendiri kerusakan jalan itu, juga didapat dari kegiatan turun langsung ke lapangan, saat reses dan saat sosialisasi pileg kemarin. Dan dikatakan, memang ini bukan masalah main-main, karena ancamannya adalah nyawa pengguna jalan.

Ditambah lagi saat ini musim penghujan , kerusakan jalan semakin meluas. Ditambah lagi kendaraan bertonase besar bebas keluar masuk jalan yang tidak semestinya dalam kota, sehingga kondisi jalan berlubang dan bergelombang dan mengganggu kenyamanan pengguna.

Begitu juga jalan lingkungan, pun dilaporkan banyak yang rusak, dan minta segera di perbaiki. Karena dari jalan-jalan yang rusak itu dianggap menjadi momok menakutkan apalagi saat digenangi air.

Oleh karena itu, kepada masyakat juga diminta untuk dapat pemerintah, tentunya dalam menjaga drainase agar tetap bisa berfungsi saat hujan. “Karena jika hanya mengharapkan pemko tentu tidak bisa juga, maka harus ada kepedulian dari masyarakat soal ini,” tambahnya.

Pemko pun ditegaskan jangan cuek dengan kondisi yang setiap saat bisa saja merenggut nyawa masyarakat jika, didata semua mana yang penting kerjakan dulu. “Memang semuanya saat ini tergantung di anggaran kota, apalagi saat ini ada rasionalisasi anggaran. Namun ini kami minta tidak mengurangi respon pemko untuk perbaikan jalan rusak yang banyak dikeluhkan,” ujarnya.

RRN/RP