BPN Prabowo Sebut Negara Terlalu Bergantung pada Cukai Rokok

Jakarta: Anggota Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Harryadin Mahardika menyebut pemerintah saat ini terlalu bergantung dari cukai rokok dalam aspek penerimaan negara. Menurut dia, itu adalah hal yang salah.

"Saat ini negara terlalu bergantung pada cukai rokok, ini kesalahan negara sehingga negara menjadi dilematis dalam mengatur industri rokok," ucap Harryadin seperti sitat CNNIndonesia.com, Selasa (12/3/2019).

Harryadin memberi contoh langkah pemerintah yang menggunakan penerimaan cukai rokok untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

"Ini langkah yang memalukan, kontradiktif sekali membayar defisit BPJS dengan cukai rokok," ucap Harryadin.

Pemerintah memang sempat menggunakan penerimaan dari cukai rokok untuk membayar defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp5 triliun dari total Rp16,5 triliun pada 2018 lalu.

Dasar kebijakan itu adalah Perpres No 82 tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi.

Harryadin mengklaim Prabowo-Sandi tidak akan melakukan hal serupa jika terpilih pada Pilpres 2019. Dia mengatakan Prabowo-Sandi bakal mencari pos anggaran lain yang memang layak untuk digunakan untuk keperluan bidang kesehatan.

Menurut dia, ironis jika keperluan di bidang kesehatan ditambal oleh anggaran yang berasal dari cukai rokok.

"Prabowo-Sandi tidak akan melakukan ini, jangan sampai kita menjadi negara yang penuh ironi, membiayai kesehatan dari cukai rokok," kata Harryadin.

Dorong Industri Selain Rokok

Harryadin menyatakan bahwa Prabowo-Sandi akan berupaya agar pemerintah tidak bergantung dari cukai rokok. Langkah yang akan dilakukan yakni mendorong pertumbuhan industri lain. Sektor yang akan didorong yakni pertanian dan manufaktur.

Dia meyakini pekerja industri rokok akan berpindah haluan secara alami jika sektor pertanian dan manufaktur meningkat. Terutama karena pendapatan yang lebih menjanjikan ketika sudah berkembang pesat.

"Karakter buruh industri rokok ini usianya cenderung tua, karena bekerja sudah lama. Jadi kita biarkan saja apa adanya industri tersebut, tapi buruh yang muda-muda kita serap ke industri baru," ucapnya.

Harryadin menekankan bahwa Prabowo Sandi tidak akan membatasi ruang gerak perusahaan rokok, tetapi mendorong industri lain agar berkembang lebih pesat.

Kata Harryadin, itu menjadi tugas pemerintah selanjutnya untuk mengurangi ketergantungan atas cukai rokok, tanpa memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

"Yang pasti Prabowo Sandi pro pembukaan lapangan pekerjaan, tapi juga akan tetap mencari titik keseimbangan nilai cukai yang dirasakan adil bagi penerimaan negara atau kepentingan rakyat dan di saat yang sama tidak mematikan industri rokok," tutur Harryadin.

RRN/CNNI