Wajib Lapor PNBP Minerba Secara Elektronik Berlaku 1 Maret

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan aplikasi pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara elektronik atau e-PNBP sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) bakal diterapkan secara penuh pada awal Maret nanti. Aplikasi tersebut sebenarnya sudah diluncurkan sejak November 2018 silam.

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Jonson Pakpahan mengatakan sebelumnya perusahaan minerba  masih bisa memilih untuk melaporkan PNBP lewat e-PNBP atau melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Namun, dengan berlakunya kebijakan pelaporan tersebut mulai 1 Maret 2019 nanti, perusahaan minerba hanya punya satu pilihan;  melaporkan PNBP lewat e-PNBP.

"Sebelum 1 Maret mereka masih bisa lapor lewat e-PNBP atau SIMPONI. Kalau besok itu (1 Maret 2019) semua harus lewat e-PNBP, jadi SIMPONI nanti langsung tidak bisa lagi,"kata Jonson, seperti sitat CNN Indonesia, Jumat (1/3/2019).

Ia menyatakan aplikasi ini memudahkan perusahaan untuk menghitung kewajiban perusahaan secara akurat. Lewat e-PNBP, perusahaan minerba juga bisa membayar royalti kepada negara.

"Banyak perusahaan yang tidak tahu cara menghitung PNBP. Per 1 Maret mereka bisa lewat e-PNBP,"imbuhnya.

Jonson mengatakan Kementerian ESDM bakal memberlakukan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaporkan PNBP lewat aplikasi tersebut. Sanksinya berbentuk penahanan penerbitan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh surveyor.

"Surveyor tugasnya menguji mutu komoditas tambang, kemudian hasilnya nanti yang menentukan harga jual. Kalau tidak tahu hasilnya maka bagaimana barang akan dijual," jelasnya.

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menargetkan PNBP sektor minerba bisa mencapai Rp40 triliun. Target dibuat dengan mempertimbangkan asumsi harga batu bara acuan berada di kisaran US$80 per ton dan produksi mencapai 530 juta ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM  hingga Jumat, 22 Februari 2019 lalu, penerimaan PNBP sektor minerba sudah mencapai Rp6,8 triliun. Dari jumlah tersebut sekitar 80 persen atau setara Rp5,44 triliun berasal dari PNBP batu bara.

RRN/CNNI