Pansus Bakal Selidiki Penyimpangan di BUMD

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai pansus badan usaha milik daerah (BUMD) sangat penting. Pansus tersebut dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di 10 BUMD DKI Jakarta.

"Ini untuk melakukan penyelidikan terhadap uang yang mengendap di BUMD. Itu bukan uang kecil loh, ada yang Rp650 miliar (di satu BUMD)," kata Taufik di Jakarta Pusat, seperti dikutip medcom.id Jumat, 16 November 2018.

Berdasarkan perhitungan dari DPRD DKI Jakarta, ada sekitar Rp4,4 triliun uang yang diendapkan di 10 BUMD. Uang tersebut akan digunakan untuk proyek lain di masing-masing BUMD.

"Ternyata uang dipakai untuk yang lain. Itu kan enggak boleh. Ini penyimpangan besar," ujar Taufik.

Rencananya, Pansus BUMD akan melibatkan seluruh anggota fraksi. Masing-masing fraksi akan mengirimkan nama-namanya untuk dimasukkan ke dalam pansus.

"Kalau untuk jumlahnya itu proposional, berbanding dengan jumlah kursi," tutur dia.

Politikus partai Gerindra ini menargetkan pembentukan pansus BUMD akan selesai pada pekan depan. Untuk sementara, uang yang mengendap dimoratorium sampai pansus mengeluarkan keputusan.

"Jadi enggak boleh diapa-apakan dulu. Sekarang kan uang mengendap total ada Rp4,4 triliun. Lebih baik dimanfaatkan untuk rakyat daripada diendapkan BUMD," pungkas dia.

Pembentukan pansus ini bermula ketika PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya melakukan realokasi dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) tanpa regulasi. Tindakan dua BUMD ini pun mendapat kritikan dari anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Rifkoh Abriani.

Rifkoh menuturkan BUMD tidak boleh sesuka hati merealokasi dana mengendap. Perubahan anggaran harus dibahas terlebih dahulu di DPRD DKI Jakarta.

Sci/medcom.id