Gas Industri Masih Mahal, Pertumbuhan Ekonomi Tak Maksimal

RADAR BISNIS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said diminta memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri guna menggerakkan perekonomian Indonesia yang tengah lesu. Desakan tersebut digulirkan seiring dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah tidak lagi menjadikan kegiatan produksi gas bumi sebagai komponen pemasukan negara.

“Apalagi saat ini harga minyak dunia juga sedang murah. Jadi kami minta pemerintah menurunkan harga gas untuk menggerakan industri,” ujar Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ahmad Wijaya di Jakarta, Rabu (26/8).

Seperti yang diketahui, saat ini harga jual gas bumi di Indonesia dilego pada level US$ 8 per million metric british thermal unit (mmbtu) sampai US$ 12 mmbtu. Harga tersebut bisa menembus US$ 16 per mmbtu sampai US$ 18 mmbtu jika gasnya harus lebih dulu melalui proses regasifikasi. Tingginya harga jual telah membuat pelaku industri keberatan membeli gas tersebut.

“Kalau sudah begini, sekarang tinggal ketegasan pemerintah saja untuk bersikap. Kalau harga tidak turun, tentunya pelaku industri akan terus megap-megap dan percuma saja itu target pertumbuhan ekonom yang dipatok,” tegas Ahmad.

Butuh Agregator

Selain menurunkan harga jual gas, Ahmad bilang pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan demi menggerakan industri yang tengah lesu akibat sejumlah sentimen.

Satu diantaranya ialah wacana pembentukan agregator gas nasional yang berfungsi sebagai badan usaha penyeimbang antara pasokan dan harga gas yang disalurkan ke industri dan masyarakat.

Tak hanya itu, kata Ahmad pemerintah juga harus segera mengintegrasikan kegiatan bisnis hulu dan hilir migas demi menyelaraskan harga gas bumi yang saat ini sangat bervariatif di sejumlah daerah.

“Karena kalau sudah ada penggabungan antara hulu dan hilir tentunya harga pasti turun. Biar nanti kami datang ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, karena sekarang menterinya lebih tegas,” kata Ahmad.
•    
Di kesempatan yang sama Muhammad Khayam, Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian menyatakan bakal mendiskusikan usulan pelaku industri ini bersama Kementerian ESDM dalam waktu dekat.

Sementara itu Daniel Purba, Sekretaris Jenderal Indonesia Gas Society (IGS) mengatakan sudah sepatutnya pemerintah segera membentuk agregator gas nasional demi meningkatkan sektor industri nasional yang diyakini akan memberi banyak dampak positif.

“Dorongan untuk merealisasikan agregator gas nasional sebenarnya bukan untuk dukung bisnis perusahaan a, b, atau c. Tapi tujuan yang paling penting adalah bagaimana sumber energi gas bisa dimaksimalkan agar industri bisa terus berkembang dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Daniel yang juga merupakan Vice Presiden Divisi Pengadaan PT Pertamina (Persero) atau Integrated Supply Chain (ISC). (gen/fn)