Kamis, 27 Oktober 2016|13:18:04 WIB
RADARRIAUNET.COM - Jelang pembahasan KUA-PPAS RAPBD Murni tahun 2017, Komisi C DPRD Riau ingatkan pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak lagi mengajukan dana hibah sekaligus mendistribusikannya dengan pola-pola lama.
"Dana hibah harus kita buka untuk semua masyarakat. Tim verifikasi terbentuk jangan hanya memberikan hanya untuk orang tertentu saja, ini harus terbuka untuk semua masyarakat yang berhak,” kata Husaimi Hamidi, anggota Komisi C kepada wartawan, Senin (24/10/16).
Politisi PPP ini menyebut, selama ini tim verifikasi yang dibentuk seperti terbatas untuk golongan tertentu. Akibatnya, ada dana hibah yang seperti menumpuk di tempat tertentu saja atau tidak didistribusikan sesuai kebutuhannya.
"Dana hibah yang diberikan juga harua dipertimbangkan, jangan sampai ada yang mencolok, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harus ada pemerataan terhadap jumlahnya, tentunya mempertimbangkan kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C yang lain, Supriati. Politisi Kuansing ini lebih setuju jika tim verifikasi yang dibentuk langsung turun ke lapangan ketimbang hanya duduk menunggu proposal yang masuk.
"Tim verifikasi juga harus bisa menjelaskan, apa pertimbangannya memberikan suatu organisasi dana hibah. Apa pentingnya organisasi tersebut bagi masyarakat. Makanya kita menyarankan agar tim verifikasi tersebut turun langsung ke lapangan, sehingga mereka tau mana yang betul-betul membutuhkan. Soal teknis mereka turun, kita serahkan kepada mereka,” tutupnya.
rtc/fn/radarriaunet.com