Ketua KPK Agus Rahardjo mengepalai LKPP ketika Kementerian Dalam Negeri meminta pendapat instansi itu tentang proyek KTP elektronik. cnn
KPK Pertimbangkan Periksa Ketuanya Soal e-KTP
Sabtu, 22 Oktober 2016|13:30:40 WIB
RADARRIAUNET.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan memeriksa Ketua KPK Agus Rahardjo terkait kasus dugaan korupsi proyek paket pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kemendagri periode 2011-2012.
Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, Agus kemungkinan diperiksa terkait dengan posisinya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2010-2015.
"Akan kami lihat. Apakah memang diperlukan keterangannya," ujar Yuyuk di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (21/10).
Isu pemeriksaan Agus bermula dari pernyataan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus proyek e-KTP.
Gamawan menyatakan, proyek e-KTP telah melalui konsultasi dari LKPP, KPK, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Para pihak itu, kata dia, tidak menyatakan ada penyimpangan atau korupsi dalam proyek e-KTP.
Namun Yuyuk membantah penyataan Gamawan. Ia berkata, KPK merekomendasikan proyek e-KTP dievaluasi ulang karena bermasalah.
"KPK tidak beri rekomendasi karena masih kacau. Banyak data ganda sehingga kalau memaksakan tidak maksimal," ujarnya.
KPK yang kala itu diminta Kemendagri untuk menganalisa data single indentity number juga telah bersurat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar proyek itu ditinjau kembali.
Namun, kata Yuyuk, Kemendagri dan Presiden SBY saat itu tidak menjalankan usul KPK.
"Kami waktu itu kirim surat ke Presiden untuk memberi rekomendasi yang sama dan ternyata proyek e-KTP terus berlangsung," ujar Yuyuk.
Terpisah, Agus membenarkan Kemendagri pernah meminta LKPP mengaudit proyek e-KTP. Namun, ia menyebut, rekomendasi LKPP agar proyek e-KTP diperbaiki sama sekali tidak dihiraukan.
"Saran LKPP tidak diikuti. Karena itu LKPP mundur tidak mau mendampingi," ujar Agus saat dihubungi.
Ia menjelaskan, kala itu LKPP merekomendasikan agar proyek e-KTP menggunakan e-procurement. Tak hanya itu, LKPP meminta proyek tersebut dipecah menjadi beberapa paket pengerjaan.
Beberapa paket pengerjaan yang direkomendasikan LKPP agar dikerjakan tersendiri, di antaranya paket pembuatan sistem sebagai integrator, paket kartu dan chip, paket PC, paket kamera, paket finger print identification, dan paket pembaca retina.
Pemisahan paket pekerjaan itu diminta oleh LKPP agar perusahaan pelaksaan tender merupakan perusahaan terbaik. Pasalnya, LKPP bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas spesifikasi barang yang direalisasikan oleh perusahaan.
"Sehingga setiap barang bisa dikompetisikan dengan sangat baik. Integrator harus betul perusahaan yang kompeten," ujar Agus.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
1. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
2. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
3. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
4. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
5. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
6. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
7. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
8. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
9. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
10. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
11. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
12. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
13. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
-
14. Diisukan Merugi, BUMD PT. SPRH Rokan Hilir Setor Dividen Rp293 Miliar ke Kas Daerah
-
15. Gubernur Riau Abdul Wahid Ajukan Permohonan Pengelolaan Kebun Sawit Eks Duta Palma ke Pemerintah Pusat
