Warga melintas di depan pabrik yang tutup operasional di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. cnn
Cerita Nelayan Mogok Kerja di Pelabuhan Muara Baru
Kamis, 13 Oktober 2016|14:46:13 WIB
RADARRIAUNET.COM - Perangkap ikan bertumpuk di sisi-sisi gedung pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan. Spanduk bertulisan 'Kami Tutup Operasional' terbentang di tembok luar gudang. Para nelayan duduk di pinggir jalan atau di atas kapal sambil mengisap rokok dan bermain kartu.
Tak ada aktivitas berlayar atau memindahkan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa (11/10) siang.
Ribuan nelayan sedang melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). Nelayan itu memprotes kebijakan Perum Perindo yang menaikan tarif sewa lahan dari Rp236 Juta menjadi Rp1,5 mikiar per hektare per tahun.
PT Mahkota Samudera Jaya menjadi salah satu perusahaan yang ikut membentangkan spanduk terkait penghentian kegiatan operasional. Sejak Senin pekan ini, kantor hanya dihuni petugas satuan pengamanan (satpam).
Padahal, PT Mahkota Samudera Jaya memiliki sekitar 50 orang karyawan.
Tak jauh dari situ, seorang nelayan bernama Edy (56) duduk di bawah sinar matahari yang tepat berada di atas kepalanya. Wajahnya menunjukkan kebosanan menanti kabar agar dapat kembali berlayar mencari ikan.
Berbeda dengan rekan-rekannya yang memilih pulang ke rumah, Edy memutuskan untuk menanti kabar tersebut di dermaga Pelabuhan Muara Baru. Ia berharap, solusi terkait kebijakan yang menyulitkan para pengusaha dapat segera ditemukan.
Di sudut Pelabuhan Muara Baru lainya, tepatnya di kantor Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), sejumlah pengusaha ikan menerima kunjungan dari anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan dan Ono Surono.
Para pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) itu diminta menjelaskan perihal masalah yang tengah terjadi dengan Perum Perindo.
Ketua Umum P3MB Tachmid Widiasto menyampaikan ada enam poin yang dikeluhkan pihaknya bersama nelayan, yakni Peraturan Menteri Kelautan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mencekik nelayan, proses perizinan yang lambat, dan harga bahan bakar minyak.
Mereka juga mengeluhkan terkait kenaikan harga sewa lahan, masa sewa lahan, dan birokrasi di Perum Perindo.
Mendengar keluhan itu, kedua anggota Komisi IV DPR RI itu langsung bergegas ke kantor Perum Perindo untuk menemui direktur utamanya, Syahril Japarin.
Namun sayang, Syahril tengah mengikuti rapat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua anggota DPR pun hanya ditemui oleh Sekretaris Perum Perindo, Agung Pamujo.
Dalam pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa berbagai pertanyaan akan dijawab dalam rapat dengar pendapat yang akan diselenggarakan di Gedung Parlemen Senayan pada Senin pekan depan.
Pertemuan berakhir tanpa melahirkan solusi, ribuan nelayan pun diprediksi masih melanjutkan aksi mogok kerjanya esok hari.
Ulah Pejabat KKP
Keesokan harinya, di gedung DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ada mantan pejabat KKP yang memotori aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru.
"Pejabat eks KKP itu banyak yang dukung mereka," Kata Susi.
Para bekas pejabat itu menurut Susi sengaja ingin 'menggoyang' kementerian yang dipimpinnya. Ia menduga, hal tersebut terkait dengan berbagai kebijakan yang saat ini banyak dikeluarkannya dalam dua tahun terakhir. Ia berharap para bekas pejabat itu tak lagi mencampuri urusan kementerian yang kini dipimpinnya.
Susi menegaskan tak akan mencabut atau merevisi kebijakan yang selama ini dipermasalahkan oleh para pengusaha P3MB. Dia mengklaim kebijakan yang dia berikan sudah melalui perhitungan dan tidak akan merugikan nelayan manapun.
Ia bahkan menatang mereka yang menolak kebijakanya, untuk buka-bukaan data soal kerugian yang katanya mereka derita. "Kami juga lembaga yang terbuka. Kalau tidak terima silahkan PTUN-kan, saya tidak takut," ujar Susi.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
