Dipanggil DPRD Riau, BPKAD Dicerca Soal Dana Hibah Dianggap Ganjil

RADARRIAUNET.COM - Komisi C DPRD Riau dibuat heran dengan adanya anggaran hibah yang terlalu mencolok dan dinilai terlalu tinggi dalam RAPBD Perubahan tahun 2016. Selain itu, ada anggaran yang tidak masuk akal jumlahnya.

"Jumlahnya tidak masuk akal dan sangat jauh kepentingannya untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya, beberapa anggaran Resen Mahasiswa, rekomendasi anggarannya hampir mencapai Rp1,5 miliar," kata Husaimi Hamidi, anggota Komiisi C usai hearing dengan BPKAD Provinsi Riau, Senin (02/10/16).

Ia lantas membandingkan dengan anggaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau yang hanya disetujui Rp375 juta dari Rp1,5 miliar yang diajukan. Menurutnya, anggaran MUI ini sangat penting dan patut diberikan lebih banyak.

"Ketika ditanyakan ke BPKAD, mereka tidak bisa menjawab, termasuk soal kebijakan mereka yang bisa menerima dan menolak proposal untuk anggaran hibah. Sikap seperti ini jelas sangat kita sesalkan," ungkap politisi PPP ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada organisasi di Dapilnya yang tidak mendapatkan dana hibah, padahal segala persyaratan sudah dipenuhi pihaknya. Ia pun sebelumnya sudah menyarankan agar melengkapi persyaratan.

"Saat ditanya ke BPKAD, mereka tidak bisa jawab apa alasannya, sementara organisasi yang masuk itu ratusan yang diterima. Makanya kita ingin tahu bagaimana proses pemberian anggaran dana hibah itu,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C yang lain, Supriati. Menurutnya, pemerataan pembagian anggaran hibah ini sangat perlu dilakukan. Ia tidak ingin lagi, jika masih ada anggaran hibah yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak.

"Harus ada pemerataan di dana hibah. Tapi kalau ini kita lihat, ada yang besar, ada yang kecil, jangan mencolok kalilah. Nanti akan kita panggil hearing kembali BPKAD tu," ujarnya.


rtc/fn/radarriaunet.com