Berbagai pihak berunding dalam pembebasan nelayan asal Rohil. Rusdy
Wakil Ketua DPRD Sambut Baik Pembebasan Para Nelayan
Sabtu, 09 Juli 2016|16:22:49 WIB
RADARRIAUNET.COM - Dibebaskannya 19 nelayan asal Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) oleh Police Marine, Selangor, Malaysia, beberapa waktu lalu disambut baik wakil ketua DPRD Rokan Hilir Abdul Kosim.
Dirinya mengatakan pembebasan itu merupakan negosiasi yang dilakukan pemprov Riau, pemkab Rohil, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia, serta para anggota DPRD Riau dan Rohil dengan Pemerintahan Malaysia.
Akos menyatakan, negosiasi antara antar kedua negara itu dalam pembebasan 19 nelayan Palika, Rohil di Selangor, Malaysia berjalan mulus.
"19 nelayan kita yang sempat ditahan Police Marine hingga dibebaskan tanpa tebusan berikut kapal yang digunakan nelayan Palika pun tak disita berkat negosiasi yang apik kedua perwakilan Indonesia-Malaysia, selama dua hari, kemarin," terang Akos, begitu sapaan akrab Abdul Kosim.
Dijelaskan Akkos, 19 nelayan Palika yang menangkap ikan melewati batas perairan itu diantar pulang lewat perbatasan kedua negara dengan suka cita.
"Diantarnya 19 nelayan oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia di perbatasan laut kedua negara berkat kerja keras Bupati Rohil H Suyatno, Pemprov Riau, Pemkab Rohil, KBRI kita untuk Malaysia didukung para anggota DPRD Riau dan Rohil," ungkap Akos.
Akos pun kembali mengucapkan ribuan terima kasih atas upaya KBRI untuk Malaysia dalam pembebasan 19 nelayan Palika itu.
"Ke depan, laut kita harus diawasi dan jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Untuk itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisaikan tapal batas laut agar nelayan kita tidak melewati batas negara lain dalam mencari ikan," harap wakil rakyat daerah pemilihan Palika ini.
Diterangkannya kembali, negosiasi pembebasan 19 nelayan Palika mendapat tanggapan positif dari KBRI untuk Malaysia.
"Sosialisasi perbatasan dan undang-undang batas wilayah laut kepada nelayan harus digencarkan. Peran Dinas Perikanan dan Kelautan serta TNI Angkatan Laut dan pemerintah menjadi pokok utamanya. Karena, tapal batas laut sangat penting agar bagaimana teknisnya nanti nelayan kita tidak mencari ikan di negara lain," papar Akos.
Apalagi, sambung Akos, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar-gencarnya memerangi pencurian ikan yang dilakukan nelayan negara lain.
"Jangan sampai disaat KKP memerangi illegal fhising terhadap nelayan asing justru nelayan kita dianggap ikut mencuri ikan di wilayah mereka padahal karena tidak tahu batas wilayah. Untuk itulah perlunya peran stakeholder dalam menyosialisasikan tapal batas laut kepada nelayan," katanya.
Kemudian yang terpenting, sambung Akos, persoalan ini tak lepas dari masalah kawasan maritim Indonesia yang tengah didengungkan pemerintah pusat.
"Sehingga nelayan kita bisa mengelola sumber daya laut yang ada. Maka, seluruh pihak terkait harus saling bersinergi. Karena, menjaga perbatasan laut kita sama halnya menjaga jutaan nelayan," tutur Akos.
Rusdy/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Dibuka Menteri Pariwisata, Grand Opening Tour de Siak Juga Dimeriahkan Penyanyi Judika
-
Warga Minta Gang Sakinah di jalan Bahagia Dibangun Pemkab
-
Dapat Nomor 1, Syahril Merasa Anugerah Allah yang Patut Disyukuri
-
Seorang DPO Penganiayaan Berhasil Ditangkap Polsek Kubu, Rohil
-
Penemuan Bong di Gedung DPRD Riau Bikin Prihatin Gubri
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
