Tekhnis dan Waktu Lelang Umum Perlu Dihitung

RADARRIAUNET.COM - Usulan lelang umum lanjutan pembangunan jembatan Siak IV yang disampaikan Dinas Marga Riau, ternyata masih perlu dihitung lagi waktu pengerjaanya melalui APBD-Perubahan 2016 ini. Pasalnya, selain proses lelang dan masa sanggah setidaknya sudah menghabiskan waktu cukup lama. Sehingga, efektivitas pekerjaanya pun sangat dipertanyakan menjelang akhir tahun ini.

"Ini yang akan harus dimatangkan SKPD terkait (Bina Marga), di tahun jamak ini bisa nggak melakukan pelelangan. Anggaplah tanggal 15 Oktober mendatang bisa dimulai, lelangnya kapan dan perhitungan masa sanggahnya lagi," kata Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, Jumat (30/9/16).

Pada prinsipnya, apakah usulan pembangunan lanjutan jembatan Siak IV tersebut dilakukan menggunakan sistem tahun jamak atau tahun tunggal sama-sama tidak ada masalah kajian waktu dan tekhnis lainnya mendukung.

Namun disisi lain, karena ini lelang umum, tentunya satu kesatuan kontruksi yang diharapkan Bina Marga tetap berjalan agar harapan pemenang tender tetap dilakukan Kerja Sama Operasi (KSO) sebelumnya, yakni PT Waskita, Adhikarya serya Pembangunan Perumahan (PP) harus diperhatiankan lagi.

Karena ketika lelang umum dimenangkan kontraktor lain, dengan melanjutkan pembangunan yang sudah ada apakah secara tekhnis tidak menemui kendala dikemudian hari. Begitu juga sebaliknya dari aspek hukum dan ketentuan lainnya.

"Tahun jamak juga boleh, tapi bagaimana hitung-hitungan waktunya. Inilah yang harus diputus. Ketika tahun ini sudah kita anggarkan, tidak dikerjakan atau tidak terserap 100 persen, tahun depan adalah merupakan lanjutan. Tapi kalau tahun ini belum dimulai, baru 2017 dilaksanakan, akan menjadi pekerjaan baru. Dan itu harus dilelang lagi. Ini adalah peraturan, Secara tekhnis kita serahkan dengan Kadisnya," papar Masperi.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, Syafril Tamun menegaskan pihaknya telah menghimpun saran tim konsultan untuk penuntasan proyek jembatan yang membentang diatas Sungai Siak tersebut.

Menurutnya, pilihan multiyears tersebut juga pilihan tepat, mengingat pertimbangan pengerjaan tidak lagi boleh terhenti. Kemudian mempertimbangkan juga masalah jembatan tersebut jangan lagi membebani pemerintahan pemerintahan berikutnya. "Ini harus multiyears karena memerlukan waktu pengerjaan lebih satu tahun yaitu 18 bulan. Tentunya tahun jamak yang dipilihnya," ungkap Syafril Tamun.


rtc/fn/radarriaunet/com