Pemerintah Tidak Bisa Jaga Rupiah Sejak 2008

Jakarta (RRN) - Ekonom Indef Enny Sri Hartati menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) seharusnya sudah dijaga oleh pemerintah sejak 2008 yang mencapai di atas Rp8.000 per USD. Sehingga dampaknya tidak sampai saat ini hingga berada di posisi Rp14.000 per USD.

"Fluktuasi soal nilai tukar, ketika tidak ada policy respons, maka rupiah kian anjlok. Kalau pemerintah aware sejak 2009, sejak krisis 2008 di atas Rp8.000‎ per USD, ketika itu pemerintah tidak peka atas batas psikologis
yang terjadi," kata Enny, ketika ditemui dalam acara konferensi pers Indikator Kesejahteraan Memburuk di kantor pusat Indef, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Dia menekankan, jika rupiah sudah melampaui batas psikologis pasar seharusnya ada‎ tindakan nyata dari pemerintah. Namun, selama ini pemerintah sejak 2008 membiarkan rupiah terperosok lebih dalam.

‎"Kalau misalnya Rp10.000 per USD, seharusnya semakin mendorong fokus industri impor dan hilirisasi, maka bisa seperti posisi Tiongkok ketika masih ketergantungan sama impor dan komoditas, ketika itu mengalami
depresiasi nilai tukar, itu yg membuat jadi momok menakutkan," ucapnya.

Pada saat industri Indonesia tidak mampu membeli bahan baku, menurut Enny, maka usahanya tidakan berjalan lagi. Hal itu lah yang sangat disayangkan pada saat kondisi rupiah saat ini yang kian anjlok terus menerus.

‎Ekonom Indef lainnya Fadhil Hasan menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah karena pemerintah memang tidak bisa memberikan rasa ketenangan ke pasar. Adapun reshuffle kabinet yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang terlambat, karena reshuffle menteri di bidang ekonomi diperlukan, demi memberi dukungan dan stimulus kepada pemerintah.

"Bisa memberikan dukungan ke pasar, tapi kemudian yang terjadi demikian. Dulu Sri Mulyani dan Boediono itu kelihatan koordinasinya antara moneter dan fiskal. Mereka berdua menyampaikan langkah yang terukur
kepada publik. Tapi ini tidak, Presiden ga bilang langkah-langkah langsung," jelas Fadhil. (mtvn/n)