Berdasarkan SOTK Baru, Draf Usulan APBD 2017 Riau Terpaksa Disusun Kembali

RADARRIAUNET.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim berharap Pansus Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru segera disahkan DPRD Riau. Tujuannya, agar Pemprov bisa segera kembali menyesuaikan draf rencana pengajuan APBD 2017, setelah sebelumnya DPRD Riau mengembalikan draf yang sudah sempat diserahkan.

"Dewan sudah mengembalikan ke kita. Kita diminta menyusun kembali berdasrkan SOTK yang baru. Agar kita bisa bekerj cepat, kami harap jika tidak ada aral melintang supaya disahkan, sehingga kami pun bisa melakukan penyesuaiannya," kata Rahma Rahim, Kamis (8/9/16).

Menurut Rahmad, pihaknya sudah bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) SOTK yang baru. Dari pertemua itu sepertinya pembahasan sudah hampir mencapai penyelesaian saja lagi. Sejumlah SKPD yang akan dileburkan, atau dihilangkan juga sudah jelas, meski masih ada pembahasa lanjutan.

Diantara SKPD yang kemungkinan akan dihilangkan seperti Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) dan akan digabungkan ke salah satu SKPD lainnya. Ada juga salah satu dinas yang selama ini dipisah kemungkina juga akan disatukan kembali.

"Inikan sifatnya masih dalam pembahasan. Tapi intinya, jika sudah disahkan, untuk APBD 2017 baru bisa menyesuaikan usulan anggarannya. Yan sebelumn itukan sebenarnya sudah kita sampaikan, tapi dikembalikan karena memang dirubah nantinya," papar Rahmad.

Berbeda dengan APBD-Perubahan 2016, Rahmad siap menggaransi paling lambat minggu depan atau sebelum 13 September mendatang, sudah bisa diserahka diserahka DPRD Riau. Sejumlah persoala seperti neraca, rasionalisasi SKPD akib adanya pemotongan dari Dana Bagi Hasil (DBH) juga sudah dituntaskan.

"Sebenarnya kami dari aspek TAPD sudah selesai, Tinngal kita laporkan ke pak Sekda dan pak Gubernur saja lagi. Setelah itu sudah bisa kita sampaikan," ungkap Rahmad.

Ada pun untuk nerac diperubahan, masih diangka Rp10,3 triliun. Menurutnya, angka itu memang sedikit mengalami penurunan dibanding perhitungan sebelumnya yang mencapai Rp10,9 triliun.

"Tapi karena ada pemotongan, maka itu terjadi rasionalisasi. Angka Rp 10,3 kami pikir masih dalam angka kewajaran," uja Rahmad lagi.


rtc/fn/radarriaunet.com