Banyak tak Tau Soal Perkebunan, Dewan Sarankan Kadisbun Riau Diganti

RADARRIAUNET.COM - Sikap Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Muhibul Basyar yang tidak tahu apa-apa saat ditanya tentang PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL), sangat disayangkan Komisi B DPRD Riau selaku mitra kerja Disbun.

"Sikap yang tidak tahu seperti itu jelas sangat kita sayangkan, selayaknya Disbun lebih aktif, memiliki data tentang perkebunan, termasuk PT APSL," kata Karmila Sari, anggota Komisi B kepada awak media via telfon, Rabu (07/08/16).

Untuk itu, ia berharap agar gubernur Riau bisa menindaklanjuti sikap bawahannya tersebut. Jika Muhibul Basyar tidak merubah sikapnya, maka disarankan agar yang bersangkutan diganti dengan pejabat yang paham dan mengerti tentang lahan di Riau.

"Memang gubernur sudah melakukan evaluasi terhadap bawahannya, setiap SKPD punya rapor masing-masing, kita tunggu saja reaksi gubernur, terutama terhadap SKPD yang rapornya rendah," ungkapnya.

Lebih lanjut politisi Golkar ini menyampaikan jika Komisi B akan melakukan hearing dengan Disbun terkait persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan ini mesti diselesaikan segera dan tidak boleh didiamkan begitu saja.

"Nanti kita akan hearing juga dengan instansi terkait. Kita juga akan membahas persoalan kabut asap yang mulai terjadi di Riau," tutup politisi Golkar ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Muhibul Basyar tidak tahu apa-apa saat ditanya tentang PT APSL. Mulai dari kepemilikan, status kebun termasuk berapa luasan lahan yang terbakar, yang berujung penyandaraan tujuh orang atas tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berusaha menyegelnya.

Muhibul berdalih, karena sampai saat ini karena persoalan PT APSL yang ada di Rokan Hulu tersebut masih dalam tahap penyidikan. Meski begitu, Muhibul juga menyatakan sudah berkomunikasi dengan Dinas Perkebunan setempat secara lisan.

"Setahu saya belum ada data signifikan yang bisa dilaporkan. PT APSL itu memang masuk perkebunan, tapi masih dalam proses. Tapi kita belum tahu berapa luasan lahan sebenarnya karena masih proses," kata Muhibul, usai menghadiri pertemuan bersama Ombudsman RI di ruang rapat Sekdaprov Riau, kemarin.


rtc/fn/radarriaunet.com