SMKN 1 Kerinci Kanan Kabupaten Siak. isc
Tahun Depan SMA/SMK Dikelola Provinsi, Ini Harapan Disdikbud Siak
Kamis, 08 September 2016|10:28:19 WIB
RADARRIAUNET.COM - Adanya wacana Pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia, telah menimbulkan berbagai tanggapan dan pendapat dari sejumlah pihak. Termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak.
Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pengambil Alihan Pengelolaan SMA dan SMK oleh Provinsi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan uji materi agar UU tersebut bisa segera diterapkan di seluruh daerah, namun hal itu perlu dikaji secara matang dan mendalam oleh Pemerintah, sehingga penerapan UU tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi sejumlah sekolah (SMA/SMK, red), khususnya SMA/SMK yang ada di pinggiran yang jauh dari Ibukota Provinsi dan Kabupaten.
Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Disdikbud Siak H Kadri Yafiz melalui Kepala Bidang (Kabid) SMK Slamet Riyadi. Dirinya menilai bahwasanya amanah Undang-undang tentang pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi itu, jangan sampai nantinya (pada penerapannya, red) justru merugikan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Karena saat dikelola oleh pihak Kabupaten saja, banyak proses administrasi dan keperluan lainnya yang mengalami kesulitan saat realisasinya.
“Kami selaku pihak Disdikbud Kabupaten, sangat berharap kiranya penerapan amanah Undang-undang tentang pengelolaan SMK/SMA oleh Provinsi itu, nantinya bisa berjalan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Jangan sampai setelah diambilalih oleh Provinsi justeru SMA/SMK yang ada di Kabupaten Siak malah kurang mendapat perhatian,” terang Slamet Riyadi, Senin (6/9/2016) saat ditemui di Ruang Kerjanya.
Dikatakannya juga, selama ini (sebelum diambil alih Provinsi, red) pihak Disdikbud Kabupaten masih bisa mengalokasikan anggaran untuk berbagai keperluan SMA/SMK. Termasuk merealisasikan usulan yang berkaitan dengan pembangunan dan penambahan alat-alat peraga/praktik. Namun setelah diterapkannya amanah UU tentang pengambilalihan pengelolaan SMK/SMA itu, tentunya pihak Disdikbud Kabupaten sudah tidak bisa lagi berbuat hal yang demikian.
“Kalau sudah diambil alih oleh Provinsi, tentunya kita (Disdikbud Kabupaten, red) sudah tidak bisa lagi melakukan pembangunan dan penambahan alat-alat peraga/praktik bagi SMA/SMK,” imbuhnya.
“Namun pada amanah Undang-undang itu, para guru yang saat ini bertugas di SMA/SMK Kabupaten, akan tetap menjalankan tugasnya di sekolah mereka masing-masing, dan tidak ikut dipindahkan ke Provinsi,” tutupnya.
isc/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Panitia Pilkades Tarai Bangun Terbentuk, Zulkifli: Harus Netral
-
Dipecat Dari Honorer, Slamet Sutarman Bertekad Kembangkan Ilmunya di PKBM
-
Barang Bukti Bukan Sitaan Negara Menumpuk di Gudang Kejari Rohul
-
Perwakilan Masyarakat dari 2 Dusun Terlantar di Kantor Bupati
-
Sudah Hasil Curian, Motor Abang Kandung Diembat Juga
-
Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
1. Children Festival 2025, Ribuan Siswa Meriahkan Peringatan HUT RI ke-80 di SD Darma Yudha
-
2. Yayasan Kharisma Dorong Optimalisasi Skema Social Contracting untuk Penanggulangan HIV-AIDS
-
3. Nikmati Sensasi Nongkrong Baru: Thelas Cafe Resmi Dibuka di Jatiasih!
-
4. Laporan Polisi Jalan di Tempat, Korban Penipuan Investasi Kapal Menuntut Keadilan
-
5. PSI Desak Pemkot Cirebon Tanggap Darurat Pendidikan: 3.252 Anak Tak Sekolah, Masa Depan Bangsa Terancam
-
6. Rekan Indonesia Apresiasi Langkah Humanis Gubernur DKI Terkait Judi Online, Soroti Aspek Kesehatan Mental
-
7. GMNI Jakarta Selatan Soroti Otoritarianisme Legal dalam Hukum Indonesia
-
8. PSI Kota Cirebon Hormati Keputusan Presiden Soal Abolisi dan Amnesti
-
9. DPD PSI Cirebon Kecam Keras Kasus Intoleransi di Padang: Minta Aparat Usut Tuntas dan Jamin Perlindungan Korban
-
10. BintangChip Siapkan Perayaan Megah Satu Tahun Divisi Investasi di Indonesia, Soroti Dampak Global dan Proyeksi Masa Depan
-
11. Debitur BRI Unit Cut Meutia Gugat Lelang Aset yang Diduga Terlalu Murah
-
12. Manuver Hukum Nikita Mirzani: Gugatan Dicabut, Fokus Penuh Hadapi Perkara Pidana
-
13. AMCD Siap Perkuat Sinergi Media dan Pemerintah, Rancang Audensi ke Gubernur dan Kepala Daerah Riau
-
14. Pelayanan IGD BPJS Kesehatan di RSUD Kembali Disorot: Rekan Indonesia Desak Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan
-
15. Praperadilan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum: Ada Upaya Sistematis Menggugurkan Gugatan
