ilustrasi perekaman data e-KTP. cnn
Kemdagri: Perekaman e-KTP di Papua Terkendala Listrik
Kamis, 01 September 2016|10:24:44 WIB
RADARRIAUNET.COM - Kementerian Dalam Negeri mengakui sulitnya melakukan perekaman data e-KTP warga di Papua. Menurut Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, terdapat dua faktor penyebab kesulitan di daerah tersebut.
Geografis menjadi faktor pertama yang menjadi penghambat perekaman data e-KTP di Papua. Di Papua masih banyak terdapat hutan dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.
Selain geografis, faktor kedua yang menghambat perekaman data e-KTP adalah terbatasnya pasokan listrik. Zudan berkata, perekaman data e-KTP pasti terhambat jika pasokan listrik tidak stabil.
"Memang Papua ini perlu perhatian khusus karena juga masalah listrik selain geografisnya sulit. Kalau tidak ada listrik alat (perekam) tidak menyala," ujar Zudan.
Pemakaian genset kala pasokan listrik terhambat diakui bisa menjadi solusi. Namun, Zudan berkata bahwa alat perekaman e-KTP akan gampang rusak jika digunakan di kawasan yang pasokan listriknya tidak stabil.
Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet menyatakan, baru 20 persen warga Papua yang terekam datanya di e-KTP.
Menurut Yan, minimnya perekaman data e-KTP untuk warga Papua karena jarak antar wilayah yang sangat jauh serta kondisi geografis.
"Dari jumlah 882.309 orang yang sudah melakukan perekaman e-KTP tersebut, paling banyak terdapat di Kota Jayapura yaitu sebanyak 79.157 orang dan paling sedikit di Kabupaten Deiyai yaitu 327 orang," kata Yan di Jayapura.
Total ada 2,21 juta warga Papua yang datanya belum terekam di e-KTP dari 3,1 juta jiwa yang sudah wajib memiliki KTP.
Kemdagri telah meminta masyarakat yang belum merekam datanya di e-KTP segera melakukannya. Perekaman data bertujuan agar ada sistem data tunggal penduduk.
Selain itu, dengan direkamnya semua data di e-KTP, bisa membuka peluang untuk pemungutan suara secara elektronik pada Pemilu 2019.
Saat ini tercatat ada 22 juta penduduk yang belum merekam datanya di e-KTP. Meski memberi tenggat hingga 30 September, namun Kementerian Dalam Negeri masih membuka kemungkinan untuk memperlonggar waktu perekaman data ini.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
