Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: MI/Panca Syurkani
Kemenkeu Siap Hadapi Uji Materi UU Tax Amnesty
Rabu, 31 Agustus 2016|20:07:46 WIB
RADARRIAUNET.COM - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah berencana melakukan uji materi atau judicial review terhadap penerapan UU pengampunan pajak atau tax amnesty karena dianggap menguntungkan segelintir orang.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tentu Pemerintah akan berkoordinasi menangani pihak-pihak yang ingin mengujimaterikan UU tax amnesty.
"Nanti ditangani secara terkoordinasi saja ya mengenai masalah itu," kata Ani singkat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).
Di lain kesempatan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menanggapinya secara santai, bagi dia judicial review adalah hal yang biasa. Namun dirinya menegaskan, lahirnya UU tax amnesty tidak lain bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membawa dana-dana WNI yang selama ini disimpan di luar negeri kembali ke tanah air.
"Gak apa-apa, kami tanggapi secara bijak, bahwa tax amnesty ini bukan untuk mendongkrak popularitas Ditjen Pajak namun untuk kepentingan negara. Kami akan all out, kalau ada sidang semua eselon dua akan hadir," tegas Ken.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas menilai UU tax amnesty hanya menguntungkan segelintir masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan di luar negeri.
“Penerapan kebijakan harus jelas ukurannya. UU ini (Tax Amnesty) hanya dirasakan kurang dari 10 persen masyarakat Indonesia,” sebut Busyro.
Busyro menerangkan UU Tax Amnesty telah melanggar sejumlah pasal di UUD 1945. Pasal itu di antaranya Pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan di tangan rakyat, Pasal 1 ayat 3 tentang prinsip negara hukum, Pasal 33, dan Pasal 28 tentang HAM.
"Pasal-pasal itu erat istilahnya dengan demokrasi dan HAM. Semestinya UU Tax Amnesty harus memenuhi prosedur demokrasi," kata dia.
AHL/mtvn/Lex
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
