Ancaman Akan Keluar dari PBB Hanya Ekspresi Frustrasi Duterte

RADARRIAUNET.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menarik kembali ancaman kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa negara itu akan keluar dari perserikatan jika kasus pembunuhan massal di luar pengadilan terhadap tersangka kejahatan narkoba dipersoalkan.

Menurut juru bicara Kepresidenan Ernesto Abella kepada wartawan, seperti dilaporkan awak media, Selasa (23/8/2016), apa yang diucapkan Duterte hanya ekspresi rasa frustrasi kepada PBB.

PBB mengkritik tindakan tegas dan pernyataan perang Duterte terhadap kejahatan narkoba. Sebelumnya, Duterte melontarkan kritik keras dan kata-kata yang tidak pantas terhadap PBB.

Duterte merespons penilaian dua pakar PBB yang mengatakan, pejabat Filipina bisa diminta bertanggung jawab jawab atas pembunuhan ilegal dalam perang melawan kejahatan narkoba. Tindakan keras Filipina sejak dipimpin Duterte  dinilai tidak mematuhi HAM internasional.

Sejak Duterte memerintah, sekitar 1.800 orang tewas di tengah genderang perang Filipina melawan tersangka kejahatan narkoba.

Dalam jumpa pers, Duterte juga mengancam bahwa Filipina akan keluar dari PBB. Ancaman Duterte tersebut menjadi berita utama di semua pemberitaan di seluruh dunia.

Senin (22/8/2916) kemarin, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menggelar konferensi pers singkat, khusus untuk menangani isu tersebut.
"Pernyataan Presiden merupakan ungkapan kekecewaan dan rasa frustrasinya dan itu bukanlah pernyataan yang mengindikasikan sebuah ancaman untuk keluar PBB," kata Yasay.

Yasay menyalahkan wartawan yang mengajukan pertanyaan soal isu tersebut kepada Duterte.

Di bawah tekanan
"Pengamatan saya, Presiden Duterte sudah mengakhiri konferensi pers, tetapi wartawan mencecarnya dengan pertanyaan. Dalam konteks ini beliau mengeluarkan pernyataan," kata Yasay.

"Jika Anda sangat lelah, kecewa, frustrasi dan marah, serta di bawah tekanan, kita harus memberikan kelonggaran kepada Presiden untuk bereaksi. Seperti kita, beliau juga manusia," ucapnya.

"Saya akan meyakinkan Anda, Presiden sangat bertanggung jawab membuat pernyataan. Beliau tidak akan membuat pernyataan kecuali benar-benar serius dengan pernyataannya."

Para senator Filipina, Senin, membuka penyelidikan terkait tewasnya lebih dari 1.800 tersangka kejahatan dan pengguna narkoba dalam upaya pemberantasan yang diserukan Duterte.

Sejumlah saksi mata menuding beberapa polisi langsung menembak mati para tersangka atau siapa saja yang diduga terlibat kejahatan narkoba. Senator Leila de Lima, Kepala Komite Keadilan Senat Filipina, memimpin penyelidikan tersebut.

De Lima menyatakan khawatir terhadap makin meluasnya pembunuhan di luar pengadilan, saat penegak hukum dan warga bersikap main hakim sendiri dan melakukan pembunuhan itu. Hal ini karena ada impunitas yang didengungkan Duterte saat ia pertama kali memulai tugasnya sebagai Presiden Filipina.

Sekitar 1.800 tersangka kejahatan narkoba tewas, termasuk 712 orang yang ditembak mati dalam bentrokan dengan polisi. Selebihnya tewas di luar operasi kepolisian.


kps/fn/radarriaunet.com