BPS: 12 Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Membantu Industri

RADARRIAUNET.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menilai 12 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah belum memberikan dampak positif pada pergerakkan industri. Padahal, serangkaian paket kebijakan deregulasi ini dirancang khusus untuk mewujudkan industrialisasi.

"Paket kebijakan itu harusnya berdampak karena ada penyederhanaan regulasi dan sebagainya, tapi saya lihat belum ada dampaknya saat ini, terutama untuk industri besar," jelas Suryamin di kantornya, Jumat (19/8).

Buktinya, lanjut Suryamin, penyumbang ekonomi terbesar masih berasal dari usaha kecil dan menengah. "Bukan industri besar. Ini yang jadi pekerjaan pemerintah," kata Suryamin.

Bicara soal usaha kecil dan menegah (UKM), Suryamin menyinggung soal sektor usaha dagang berbasis elektronik atau e-commerce, yang saat ini sedang berkembang pesat. Dia meyakini, sektor ini akan mendongkrak pertumbuhan jumlah usaha di masa mendatang. Pasalnya, e-commerce dapat masuk ke semua kelas usaha, mulai dari kecil, menengah, hingga atas.

"Sekarang kalau kita lihat, e-commerce memang belum memberikan kontribusi yang besar pada pertumbuhan jumlah usaha, tapi potensinya sungguh besar apalagi bila nanti izinnya mendukung dari pemerintah," tuturnya,

Karenanya, ia merekomendasikan tiga kebijakan yang harus dikejar pemerintah untuk mendukung pertumbuhan e-commerce, yakni dari sisi perizinan, bantuan pendanaan, dan pemanfaatan teknologi.

"Yang utama adalah perizinan dan pendanaan, kalau ini dijamin oleh pemerintah, e-commerce ini bisa, seperti sektor manufaktur yang bisa masuk ke beberapa sektor sekaligus, bisa ke perdagangan, industri, bahkan pertanian," kata Suryamin.

Adapun dari sisi pendanaan, Suryamin melihat, geliat positif dari pemerintah sudah ada, yakni dengan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat diberikan pula kepada e-commerce.

Kemudian, dari sisi teknologi, sinergi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan dapat menjamin penyaluran teknologi yang dibutuhkan oleh e-commerce.

Suryamin memastikan, bila e-commerce dikejar pemerintah saat ini, hasil ke depan tentu akan mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak sekaligus pada penciptaan lapangan pekerjaan sehingga bisa mendongkrak penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, BPS mencatat, sampai saat ini terdapat 26,7 juta pelaku usaha di Indonesia. Jumlahnya naik sekitar 17,6 persen atau bertambah sekitar 4 juta usaha dibandingkan 10 tahun lalu (2016) yang sebanyak 22,7 juta usaha.


cnn/radarriaunet.com