Pemprov DKI Jakarta dan BPN akan menjadikan lahan sengketa yang terlantar sebagai ruang terbuka, tempat parkir terintegrasi dan lapak pedagang kaki lima. cnn
Lahan Sengketa di Jakarta Akan Dimanfaatkan untuk Publik
Sabtu, 13 Agustus 2016|08:47:29 WIB
RADARRIAUNET.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menyepakati beberapa hal terkait pengelolaan tanah di Jakarta. Salah satu poin kesepakatan itu adalah pemanfaatan lahan terlantar akibat sengketa untuk kepentingan umum.
"Di samping mempertimbangkan keindahan kota, tanah harus memiliki fungsi sosial," kata Sofyan usai rapat tertutup di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (11/8).
Senada dengan Sofyan, Ahok juga menyetujui pemanfaatan tanah terlantar sembari menunggu sengketa kepemilikan yang berlarut-larut selesai. Banyak perkara tanah tak kunjung menemui titik akhir karena melibatkan pihak.
Ahok menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan mengubah lahan-lahan tidur menjadi ruang publik terpadu ramah anak, tempat parkir yang terintegrasi (park and ride) dan lapak pedagang kaki lima.
Ketika perkara selesai, tanah terlantar itu akan dikembalikan ke pemilik yang sah. Jika bersedia, Ahok menyebut Pemprov DKI akan membeli lahan itu.
Sofyan dan Ahok juga sepakat untuk memberantas mafia tanah melalui pemetaan wilayah di Jakarta. Pemetaan itu akan memungkinkan pemerintah mengetahui status tanah, sengketa atau hak milik.
"Nanti akan ada peta per kelurahan. Akan dipetakan tanah-tanah mana yang terlantar, yang sengketa, dan dicocokkan," tutur Ahok.
Wacana pemetaan dan pemanfaatan lahan terlantar, kata Sofyan, tidak hanya akan diterapkan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Sofyan mengumumkan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Jakarta untuk lahan dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp2 miliar akan dibebaskan.
Selama ini BPHTB menjadi beban masyarakat yang mengakibatkan banyak sertifikat tak diurus. Warga yang belum mengerus sertifikat lahan tak akan dikenai BPHTB dan hanya diwajibkan membayar biaya sertifikat senilai Rp300 ribu.
Menurut Ahok, kebijakan ini dibuat lantaran sekitar 20 persen lahan di Jakarta tak memiliki sertifikat.
cnn/radarriaunet.com
Berita Terkait
-
Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
1. Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat, Tim Hukum Tegaskan Proses Hukum Sudah Tuntas
-
2. Semua Urusan Tuntas Lewat Layanan BRImo
-
3. Prof. Leny Nofianti Pimpin UIN Suska Riau, Simbol Kemajuan Gender di Perguruan Tinggi Islam
-
4. Kapolres Asahan Dilaporkan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Diduga Tak Profesional Tangani Kasus Pidana
-
5. 28 Tahun Berdedikasi, Ta Wan Kembali Sapa Jambi Lewat Little Ta Wan di WTC Batanghari
-
6. Terkuak! Anggota DPRD Muratara Diduga Terlibat Tambang Emas Ilegal di Hutan Lindung
-
7. Dari Salemba, Seruan Para Guru Besar: Jangan Jadikan Pendidikan Kedokteran Alat Politik
-
8. Adu Kuat Menteri Bahlil Vs BUMN Soal Gas: UU Migas Bobrok Biang Keroknya?
-
9. Duta Anak Nasional Gaungkan Aspirasi di Hadapan Wakil Gubernur Riau, Soroti Urgensi Perlindungan Anak dari Rokok dan Ketimpangan Hak Dasar
-
10. Riau AutFest 2025: Panggung Keberagaman dan Bakat Anak Autis Kembali Digelar
-
11. Kericuhan di Perkebunan Sawit, PT SIL Tuding Warga Curi Sawit, Ormas Garbeta Bantah
-
12. GEMAH Ungkap PT Bhakti Investama Bukan Pihak Bertanggung Jawab dalam Kasus NCD
-
13. Ichiban Sushi Express Hadir di Binjai Supermall, Membawa Sensasi Kuliner Jepang Kekinian!
-
14. Hutan Gundul dan Perubahan Iklim Diduga Kuat Picu Banjir Bandang Parapat, Tim Ekspedisi Temukan Bukti Longsor Besar di Simarbalatuk
-
15. Ichiban Sushi Express Resmi Buka di Central Plaza Lampung, Menyajikan Sushi Halal dengan Sentuhan Lokal
