Bupati Kepulauan Meranti: Siapa Sebenarnya yang Mengatur Negara Ini

RADARRIAUNET.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, dengan nada kesal mempertanyakan perihal siapa pihak yang sebenarnya yang dapat memberikan keputusan terkait dengan permasalahan sektor rill di daerah kepemimpinan nya. 

 

Hal itu diungkapkannya dalam kesempatan pertemuan rapat koordinasi dan sosialisasi oleh tim panitia kerja (Panja) Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) RI yang merupakan sistem ekonomi dengan jangkauan ruang lingkup yang bebas atau liberal, di wilayah negara-negara  yang tergabung ke dalam organisasi Asean.

 

Untuk menanggapi pemaparan misi dan lingkup kerja, serta tujuan dari kunjungan pihak Panja, yang tergabung dari seluruh fraksi partai politik di DPR RI ini, atau dikenal dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen ( Baskap), Irwan dengan penuh semangat mengungkap berbagai persoalan krusial yang menjadi indikator penting bahwa Meranti tidak siap memasuki sistem ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan bersifat super kompetitif itu.

 

"Saya tidak yakin dengan daerah saya, akan siap menghadapi arus ekonomi global ini, karena masih terpuruk dengan berbagai permasalahan pokok, " katanya.

 

Menurutnya sejak dimekarkan pada tahun 2009 lalu, Meranti masih menduduki peringkat satu termiskin di provinsi Riau, di mana dari data yang ada, 43 % penduduknya masih sangat miskin. Menurutnya, Sampai saat ini, posisi Meranti masih tetap berada pada peringkat teratas dalam kemiskinan.

 

"Mahalnya harga sembako, sulitnya keadaan infrastruktur, serta langkanya keberadaan BBM membuat masyarakat daerah ini tidak berdaya," jelasnya.

 

Menurutnya hingga saat ini, yang menjadi komoditas unggulan Meranti hanyalah bertumpu pada produksi sagu. Itupun tidak menjadikan masyarakatnya sejahtera,  karena ingin mengekspor hasilnya pun kesulitan oleh berbagai aturan dari pihak dinas-dinas terkait, atau badan dan dirjen.

 

Hal yang sama juga terjadi pada impor masuk berbagai kebutuhan pokok. Pihak Bea dan Cukai selalu tampil dengan sikap arogan, sehingga para pemasok kebutuhan masyarakat menjadi takut.

 

"Sikap pihak bea dan Cukai sangat menakuti pihak pemasok barang ke Meranti. Di tengah laut sering dicegah dan dimintai duit dengan alasan pemeriksaan, " ujarnya.

 

Menurutnya barang bawaan kapal dari johor Malaysia sering diperlakukan kasar, ada yang dirobek pakai pisau, sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang bawaan kapal pedagang. Akibatnya pihak pemasok barang kebutuhan masyarakat Meranti menjadi takut dan tidak berani masuk lagi ke pelabuhan Meranti.

 

"Jika terus-terus diperlakukan begitu, siapa yang tidak takut pak, " katanya kepada Kanwil Dirjen Bea dan Cukai.

 

Menurutnya akibat perlakuan itu, terpaksa berbagai kebutuhan masyarakat Meranti didatangkan dari Jakarta dan Medan. Hal itulah yang kemudian menambah nilai ongkos yang berakibat mahalnya kebutuhan hidup di kabupaten Meranti. Terkait hal itu, Irwan sudah berkali-kali menyampaikan perihalnya ke pihak Kementerian Perdagangan agar dilakukan kebijakan terkait ekspor  impor di wilayahnya, namun malah di lempar ke pihak Bulog. Sementara pihak Bulog balik melempar kembali ke pihak Kementerian Perdagangan.

 

Jelas permasalahan mendasar ini menjadi gambaran umum di provinsi Riau, apa yang disampaikan Irwan, sesungguhnya masih hanya sebahagian kecil dari keadaan yang sebenarnya.  

 

Kemakmuran dan kesejahteraan, alih-alih menghadapi MEA, hal itu terdengar ironi. Ibarat pribahasa 'Jauh panggang dari api ' adalah istilah yang cocok untuk keberadaan Kabupaten Meranti.

 

Pihak Panja yang dibekali dengan berbagai materi tentang MEA hanya dapat tercengang, sembari antusias saat mendengar curhatan Irwan,  lalu pihaknya hanya menjawab, "Ini sebagai masukan bagi kami dan akan segera kami bahas di forum, " katanya.

 

 

Feri Sibarani, STP/radarriaunet.com